Manado, DKPP- Provinsi
Sulawesi Utara akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2018, ada enam daerah
kabupaten/kota yang akan melaksanakannya. Keenam daerah kabupaten/kota itu
ialah kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten
Talaud, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Kota
Kotamobagu.
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Manado bekerjasama dengan Manado Post
menggelar diskusi politik dengan tema ‘Etika Penyelenggara
dan Pilkada berkualitas’. Diskusi ini menghadirkanDr
Alfitra Salamm anggota DKPP RI yang juga ketua AIPI Pusat sebagai narasumber.
Diskusi yang mengundang akademisi dari perguruan tinggi,
penyelenggara Pemilu dan praktisi politik di Kota Manado ini dimoderatori oleh dosen
Fispol Unsrat Dr Ferry Liando.
Masing-masing peserta diskusi diberikan
kesempatan menanggapi tema yang diangkat. Akademisi Unsrat Prof Dr Patar
Rumapea mengatakan, untuk mencapai pemilu berintegritas dan berkualitas
dipengaruhi oleh penyelenggara. Dia mengkritisi
aturan Pemilu yang tumpang
tindih dan multitafsir. “Misalnya soal dana kampanye. Ada aturan yang menyebut
dana kampanye dibebankan ke APBD melalui KPU. Aturan lain menekankan dalam
kampanye dilarang menggunakan fasilitas atau keuangan pemerintah. Jadi cikal
bakal munculnya tidak bermoral penyelenggara karena terjadi tabrakan di
dalamnya,†papar Rumapea.
Akademisi lain Dr
Maikel Mamentu, faktor penyelenggaraan Pemilu memiliki banyak aspek. Regulasi,
profesionalisme, dan logistik.
“Masukan saya dari pihak akademisi, jangan sampai perbedaan persepsi terjadi
lagi. Karena dalam penelitian mahasiswa
saya banyak yang berbeda dalam proses tat acara pengolahan keuangan,†ujar
Mamentu.
Lain halnya dengan
Dr Fitri Mamonto mengatakan,
penyelenggaran Pemilu sangat fundamental karena terkait kebijakan kelembagaan
penyelenggaraan pemilu. “Kini politik berdemokrasi orientasinya politik
transaksional. Ini yang sulit dihindari,†ujar Mamonto.
Sementara itu,Dr Joyce Rare pun berharap adanya
independensi yang tinggi dari penyelenggaraan termasuk tim seleksi KPU/Bawaslu.
“Penyelenggara pemilu harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan
tugasnya,†ucap akademisi yang jga sudah dua kali dipercaya menjadi tim seleksi
penyelenggara Pemilu ini.
Ketua
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Melky Pangemanan dalam
diskusi ini memuji pihak penyelenggara dalam hal ini KPU. Dia memaparkan, ada beberapa hal yang
cukup menggelitik demokrasi Indonesia saat ini. Penguatan aturan atau regulasi
lebih mendominasi, dibandingkan pendekatan etika dan moral. Beberapa parpol
sering menyibukkan kinerja dari KPU. “Akademisi di Sulut harus bersuara keras,
bagaimana kepentingan partai besar yang akhirnya memberikan kesibukan lebih
kepada KPU mulai dari keterlambatan Pemilu,†ucap Melky, seraya menekankan ada hal yang
terkait kepentingan beberapa Parpol besar terkesan dipaksakan tanpa melihat
sesuai kebutuhan masyarakat. [Diah Widyawati_3]