Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/I/2025. Sidang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Rabu (23/4/2025). Perkara ini diadukan oleh Mirwan. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Takalar, Hamdani Pattiiha (teradu I), beserta empat anggotanya: Ibrahim Salim, A.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kota Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (21/4/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Parlagutan Harahap selaku Anggota KPU Kota Padangsidimpuan terhitung sejak putusan ini dibacakan,”
Jayapura – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap KPU Kabupaten Nduga dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 296-PKE-DKPP/XI/2024. Sidang ini diadakan di Kantor KPU Provinsi Papua. Sidang ini tidak berlangsung lama karena aduan dicabut oleh pihak pengadu. Pencabutan aduan disampaikan melalui surat tertanggal 28 Maret
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 292-PKE-DKPP/XI/2024 dan 293-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Kamis (20/3/2025). Dua perkara ini diadukan oleh Khenoli Waruwu dan Sabahati Gulo yang memberikan kuasa kepada Itoloni Gulo, Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Ikhtiar
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli, Elmizarti, bersama dua anggotanya, yaitu Lutherman Harefa dan Nur Alia Lase di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Jumat (21/3/2025). Ketiganya berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 313-PKE-DKPP/XII/2024 yang diadukan oleh Pieter Sanjayaputra Telaumbanua dan Hadirat ST Gea. Kedua pengadu mendalilkan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 280-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (19/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Famoni Gulo yang memberikan kuasa kepada Seri Muda Hot Marojahan Situmeang. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Wahid
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 279-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (18/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Pieter Sanjayaputra Telaumbanua dan Opi Putra Jaya Harefa yang mengadukan 13 penyelenggara pemilu di Kabupaten Nias Barat terkait dugaan
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 301-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Selasa (18/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Yusuf Sya’roni yang mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kediri, Moh. Isnaini. Namun, Yusuf Sya’roni absen dalam sidang ini. Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap lima perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada 18 – 21 Maret 2025. Tiga perkara akan diperiksa terpisah, yaitu perkara Nomor 279-PKE-DKPP/XI/2024, 280-PKE-DKPP/XI/2024, dan 313-PKE-DKPP/XII/2024. Sementara perkara Nomor 292-PKE-DKPP/XI/2024 dan 293-PKE-DKPP/XI/2024 akan diperiksa
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 232-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Jumat, (14/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Aermadepa yang mengadukan Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, dan dua anggotanya, Eka Rianto dan Ilham Eka Putra.