Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 150-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (3/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Jusalim Sammak dari Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 3-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, pada Rabu (25/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Albert yang memberikan kuasa kepada Abdul Karim. Pengadu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada 18 – 19 Juni 2025. Dua perkara tersebut yakni Nomor 240-PKE-DKPP/X/2024 dan 277-PKE-DKPP/XI/2024, akan disidangkan di hari yang berbeda. Berikut ini rinciannya: Perkara Nomor
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 82-PKE-DKPP/II/2025 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dan Kantor Panwaslih Provinsi Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Rabu (28/5/2025) pukul 11.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen, Agusni, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 270-PKE-DKPP/X/2024 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Maluku, Kota Ambon, pada Rabu (21/5/2025) pukul 07.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Sovianto Pattiheuwean. Ia memberikan kuasa kepada Noija Fileo
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor DKPP Jakarta, pada Selasa (6/5/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Armen Sanusi Harahap yang memberikan kuasa kepada Irwansyah Putra Nasution, Raisa Fahniadi Setiawan, Husein Harahap, dan kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Batam, pada 23-24 April 2025. Dua perkara tersebut, masing-masing bernomor 314-PKE-DKPP/XII/2024 dan 16-PKE-DKPP/I/2025, dengan rincian sebagai berikut: Perkara Nomor 314-PKE-DKPP/XII/2024 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Rabu (23/4/2025) Pukul 10.00
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 34-PKE-DKPP/I/2025 dan 67-PKE-DKPP/II/2025 yang akan digelar secara terpisah pada 23 dan 24 April 2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 34-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 318-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kamis (17/4/2025) pukul 09.00 WITA. Pengadu dalam perkara ini adalah Wiramaya Arnadi yang memberikan kuasa kepada Hamzani Ahkam. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Lombok
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Selasa (25/3/2025) pukul 10.00 WITA. Pengadu dalam perkara ini adalah Iswanto dan Anhar. Mereka mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka, Fatmawati dan dua anggotanya, yaitu: Jakson