Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 200-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (6/9/2019), dengan enam Teradu penyelenggara Pemilu Kabupaten Yalimo. Para Teradu adalah Negemia Walingge, Hestevia Kawer, dan Okni, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo. Teradu lain adalah Hababuk Mabel,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara, yaitu 201-PKE-DKPP/VIII/2019, 202-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 260-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (6/9/2019). Ketiga perkara tersebut masing-masing diadukan oleh Bekies Kogoya, Kenius Kogoya dan Mison Enumbi. Ketiganya merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya.
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 239-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (6/9/2019), dengan Teradu Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan Toni Wijaya. Pengadunya adalah Syamsul Arief. Toni diadukan karena diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu lantaran meminta uang sejumlah 180 juta serta mengiming-imingi dapat mengamankan dan menambahkan perolehan suara.
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 255-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (6/9), dengan Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik. Mereka adalah Moch. Imron Rosyadi, Ach. Nadhori, dan Rofa’atil Hidayah selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik. Para Teradu diadukan oleh Muhammad Immron yang merupakan seorang Calon
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 170-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Jumat (6/9/2019). Perkara ini diadukan oleh politikus yang tergabung dalam DPW PKS Sumsel, Wisnu Ardiyanto, yang memberikan kuasa kepada M. Ridwan (Advokat). Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi
Banjarmasin, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 237-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (6/9), dengan Teradu Azhar Ridhani, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Ia diadukan oleh Adhariani yang merupakan seorang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan dalil aduan Pengadu, Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena tidak profesional
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 10 Penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kota Surabaya, Jumat (6/9/2019). 10 Penyelenggara Pemilu ini merupakan Teradu dalam perkara 256-PKE-DKPP/VIII/2019. Para Teradu ini terdiri dari masing-masing lima komisioner KPU Kabupaten Tulungagung, dan Bawaslu
Jakarta, DKPP – Jajaran sekretariat DKPP dan Bawaslu RI mengadakan senam pagi bersama di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta, Jumat (6/9/2019) pagi. Dimulai pukul 07.00 WIB, senam ini diikuti oleh segenap staf dan jajaran struktural kedua lembaga penyelenggara Pemilu ini. Sekretaris DKPP, Bernad D. Sutrisno mengatakan, kegiatan senam ini diadakan untuk
Banjarmasin, DKPP – Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo menekankan pentingnya demokrasi yang bermartabat. Martabat dalam demokrasi, berarti memberikan penghargaan tertinggi terhadap demokrasi terhadap nilai-nilai yang ada, bahkan terhadap hak seseorang. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Kamis (5/9), di Hotel Novotel, Banjarmasin. Ia menggaungkan semangat
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 137-PKE-DKPP/VI/2019, Kamis (5/9/2019), di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, yakni Yopi Wonda, Nus Wakerwa, Anius Tanibul, Penehas Kogoya, dan Jackson Hagabai. Pengadu adalah dua orang