Medan, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 80-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (27/5/2019) siang. Selaku Teradu: Erdian Wirajaya, Misriani, Fuad Hasan Lubis, Bayu Afrianto, dan Ardiansyah Hasibuan, masing-masing sebagai ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Teradu lain: Darma Eka Surbakti, Kepala Sekretariat
Medan, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa 15 penyelenggara Pemilu dari Sumatera Utara dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (27/5/2019). Sidang ini diadakan terkait perkara nomor 72-PKE-DKPP/V/2019. Perkara ini sendiri diadukan oleh dua orang politikus asal Partai Perindo Kabupaten
Jakarta, DKPP-Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni diperiksa DKPP, Senin (27/5) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Ia diadukan oleh Amsar yang berprofesi sebagai wartawan online. Ia diadukan karena dinilai Pengadu bertanggungjawab atas pemindahan surat suara menggunakan truk terbuka tanpa ditutup terpal dari gudang logistik KPU di GOR Bekasi ke gudang logistik KPU di Kampung Cerewet,
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Grand Mercure Hotel Medan, Minggu (26/5/2019) malam. Rakornis ini diadakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk empat perkara, yaitu Nomor Perkara 72-PKE-DKPP/V/2019, 75-PKE-DKPP/V/2019, 80-PKE-DKPP/V/2019 dan 82-PKE-DKPP/V/2019. Teradu dari Perkara 72-PKE-DKPP/V/2019 adalah Ketua serta Anggota
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor 84-PKE-DKPP/V/2019 yang bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu (25/5). Teradu dalam perkara ini berjumlah 18 orang, yang masing-masing atas nama Syawal Sumarata, Asmul, Zul Juliska Praja, Yusdiana (Ketua dan Anggota KPU Kab.
Kendari, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 92-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (25/5) siang. Mereka adalah La Ode Nuriadin, La Ode Abdul Jinani, Rinto Agus Akbar, M. Arwahid, dan La Ode Hasrullah, masing-masing sebagai ketua dan
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 91-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (25/5) pagi. Selaku Ketua Majelis Dr. Alfitra Salamm, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara: Hidayatullah, unsur masyarakat; Ade Suraeni, unsur KPU; dan
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) sidang kode etik Penyelenggara Pemilu untuk 3 Perkara yang akan digelar esok hari. Rakor ini digelar di Claro Hotel Kendari, pada Jumat sore (24/5). Rakor dipimpin langsung oleh Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm didampingi Ahmad Thohir, tenaga ahli DKPP. Hadir Tim
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Bawaslu Kota Surabaya dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Jumat (24/5/2019). Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya, yaitu Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliya Al Ariel, Usman, Muhammad
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Hotel Luminor, Surabaya, Kamis (23/5/2019) malam. Rakornis ini diadakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 87-PKE-DKPP/V/2019. Perkara 87-PKE-DKPP/V/2019 sendiri diadukan oleh Whisnu Sakti Buana melalui kuasa hukumnya, yaitu Anas Karno. Pihak Teradu dalam