Rilis Sidang DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan dari 18 perkara, pada Selasa (19/2) besok pukul 14.00 WIB. Sidang ini akan digelar di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta. Dari semua perkara yang akan dibacakan putusannya, 15 diantaranya merupakan perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2019 melalui video conference dari Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Nomor 3 Jakarta Selatan dengan Mapolda Maluku Utara, Jalan Kapitan Pattimura, Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin (18/2/2019). Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pemeriksaan terhadap Ketua
Jakarta, DKPP – Demokrasi yang berintegritas dibangun lewat penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, terutama menyangkut elemen penyelenggara Pemilu. Integritas Pemilu menuntut ketaatan dan kepatuhan pada prinsip hukum dan etika. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu di seluruh tingkatan. Hal ini disampaikan oleh anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm
Jakarta, DKPP – Tahapan Pemilu 2019 telah berjalan lima bulan sejak dimulai pada 23 September 2018 lalu. Kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Salah satu metode kampanye adalah debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya pada pada 17 Januari lalu telah diadakan Debat Pertama Calon Presiden dan Wakil
TANGERANG, – Anggota DKPP Alfitra Salamm menghadiri acara Distribusi Perdana Logistik Pemilu Luar Negeri Tahun 2019 di Zoodia Logistik, Jalan Husen Sastranegara, Benda, Kota Tangerang, pada Minggu (17/2/2019) pagi. Dalam kesempatan tersebut sekaligus melihat pelipatan kertas surat suara dan pelepasan armada pengangkut logistik suara. Menurut Arif Budiman, logistik ini akan didistribusikan ke luar negeri. Hari
Tarakan, DKPP – Mahasiswa sebagai elemen penting demokrasi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggungjawab sama dalam mengawal pemilu demokratis, yakni pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sebagaimana amanat UUD 1945. Caranya, dapat dilakukan dengan turut berpartisipasi dalam mengawal penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Tenaga Ahli DKPP, Mohammad Saihu menyatakan, pemilu yang demokratis akan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2019 yang diadukan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Morotai, Lukman Wangko. Pihak Teradu perkara ini adalah Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai, yakni Saima Nuang. Berdasarkan pokok pengaduan, Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu
Tarakan, DKPP – Menjadi penyelenggara pemilu tidaklah gampang, tugas berat menanti. Bukan hanya itu, mereka juga terikat oleh Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengapresiasi para penyelenggara pemilu. Pasalnya, mereka telah bersedia untuk mengorbankan hak politiknya. Menjadi penyelenggara Pemilu berarti kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat menjadi berkurang. “Awalnya
Tarakan, DKPP – Sebanyak ratusan mahasiswa mengikuti acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Jumat (15/2/2019). Kegiataan yang diselenggarakan oleh DKPP ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Magister Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan, Magister Administrasi Publik Universitas Borneo Tarakan, BEM PT Universitas Borneo Tarakan, BEM STMIK
Tarakan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa sistem demokrasi di Indonedia sekarang ini masih yang terbaik dibandingkan dengan negara lain. Ia berdalih, Indonesia adalah negara yang secara geografis sangat luas dengan beragam agama, kultur, etnis maupun bahasa. Menurutnya, Indonesia telah mampu menjadi negara demokrasi yang mengakui akan keberagaman, berserikat/ berkumpul, dan keragaman