Jayapura, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (23/2) menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Kab Mimika. Pemeriksaan yang digelar di Mapolda Jayapura ini, dipimpin langsung oleh anggota DKPP Alfitra Salam didampingi Ferry Kareth, Fegie Y Wattimena dan Musa Sombuk selaku Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Papua.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap tiga penyelenggara Pemilu. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan tujuh Putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/2/2018) pukul 13.00 WIB. Selaku ketua majelis Harjono, dan anggota majelis Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan
Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah bahwa DKPP mengumumkan calon Tim Pemeriksa Daerah selama 5 (lima) Hari melalui Laman DKPP dan media sosial lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Terkait hal tersebut, berikut nama-nama calon Tim Pemeriksa Daerah untuk mendapatkan tanggapan dari
Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Lalu Aksar Ansori, Yan Marli, Suhardi Soud, Hesty Rahayu, dan Ilyas Sarbini selaku Ketua dan Anggota KPU Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB). Teradu lain dalam perkara ini adalah Muhammad Khuwailid, Itratip dan Umar Achmad Soleh yang merupakan Ketua
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Panwas Kota Sibolga dengan nomor perkara: 30/DKPP-PKE-VII/2018 dalam sidang kode etik penyelenggaa Pemilu di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sei Bahorok, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (20/2). DKPP juga memeriksa No. Perkara: 31/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Pengadu Ruth Damayanti Sianturi, staf Panwaslu Kota Sibolga dengan Teradu
Palembang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) memeriksa Dodi Safari Muparid selaku ketua dan anggota Panwas Kab. Musi Banyuasin, Selasa (20/2). Pemeriksaan berlangsung di kantor Bawaslu Prov Sumsel dan dipimpin langsung oleh anggota DKPP Prof Muhammad. Didampingi Tim Pemeriksa Daerah wilayah Sumsel yakni Zulfikri Suleman dari unsur tokoh masyarakat, Alexander Abdullah dari unsur KPU serta
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama dengan KPU dan Bawaslu menggelar rapat Tripartit, Kamis (15/2) di kantor Bawaslu. Abhan selaku ketua Bawaslu menuturkan bahwa pertemuan Tripartit merupakan bentuk koordinasi terhadap perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. “Pertama, perlu kami sampaikan bahwa Tripartit merupakan pertemuan rutin. Pertemuan ini untuk koordinasi terhadap perkembangan dalam penyelenggaraan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa perkara dugaan pelanggaran kode etik nomor 25/DKPP-PKE-VII/2018, Kamis (15/2). Teradunya Dahlia, Aminuddin Baharuddin, Muslimin, Mansyur, dan Abdul Haris, ketua dan anggota KPU kabupaten Sidenreng Rappang. Bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sidang dipimpin Anggota DKPP Prof. Muhammad didampingi anggota majelis Prof. Anwar Borahima (TPD unsur
Magelang, DKPP – Tahun 2018 adalah tahun politik karena pada tahun ini Indonesia kembali akan menggelar Pilkada pada Juni 2018. Pilkada 2018 akan diikuti oleh 171 daerah, lebih banyak dibandingkan Pilkada 2015 dan Pilkada 2017. Ada 17 provinsi yang akan menggelar Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota di 39 kota, dan Pemilihan Bupati di 115 kabupaten. Saat ini
Makassar, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam Deklarasi Tolak Politik SARA dan Lawan