Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Sabtu (3/3) menggelar sidang pemeriksaan kedua atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPU Kab. Pasuruan Winaryo Sujoko. Bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam dengan didampingi Kris Nugroho (TPD unsur tokoh masyarakat), Arbayanto (TPD unsur
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merilis logo, pataka dan pakaian dinas sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Launching tersebut bersamaan dengan acara Pengesahan dan Pelantikan Anggota Tim Pemeriksa Daerah. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengatakan, sejak berdirinya DKPP tahun 2012 silam, lembaganya selalu memegang teguh
Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal DKPP Gunawan Suswantoro pembentukan Tim Pemeriksa Daerah merupakan bagian dari DKPP dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam amanat tersebut, DKPP berwenang membentuk dan mengangkat Tim Pemeriksa Daerah untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di daerah. “TPD terdiri dari unsur masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh,
Jakarta, DKPP – Pagi ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melantik sebanyak 136 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) tahun 2018 dari seluruh Indonesia di Hotel Aryaduta, Jalan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Yang melantik ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono dengan disaksikan oleh anggota DKPP, dan seluruh tamu undangan yang hadir. Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad
Jakarta,- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelenggarakan acara Pengesahan dan Pengambilan Sumpah Tim Pemeriksa Daerah Tahun 2018 sekaligus merilis pakaian dinas dan majalah DKPP. Kegiatan ini bertempat di Hotel Aryaduta, Jalan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/3/2018) pagi. Rencananya akan hadir para penyelenggara Pemilu, stake holders, dan tamu undangan lainnya. Menurut Kepala Biro DKPP Bernad
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Komisioner KPU Kabupaten Sampang dan Panwaslu Kabupaten Sampang di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (27/2/2018). Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Muhammad Arbayanto, Aang Kunaifi, dan Nunuk Nurwandani. Pengadu: Fathor Rahman. Teradu: Syamsul Mu’Arif, Miftahur Rozaq, Addy Imansyah, Syamsul Arifin, masing-masing sebagai ketua
Semarang, DKPP – Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam menyebut bahwa pelanggaran pemilu yang terjadi lebih diakibatkan oleh kerumitan edukasi dan etika politik dari Penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan dia saat didaulat menjadi Pembicara Kunci (Keynote Speaker) dalam Seminar Nasional dengan tema Membaca Pilkada Tahun 2018 dan Arah Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua untuk perkara nomor 25/DKPP-PKE-VII/2018, Selasa (27/2). Teradunya Dahlia, Aminuddin Baharuddin, Muslimin, Mansyur, dan Abdul Haris selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sidang dipimpin Anggota DKPP Prof. Muhammad dengan didampingi anggota majelis Prof. Anwar Borahima
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi terhadap langkah kepolisian dalam penanganan politik uang melalui operasi tangkap di Kabupaten Garut. DKPP juga mengapresiasi langkah KPU dan Bawaslu yang dinilai tanggap dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. “DKPP sangat mengapresiasi dan mendukung langkah nyata Tim Mabes Polri menindak tegas pelanggaran politik uang dengan
Jakarta, DKPP – Sesuai dengan pengumuman DKPP Tanggal 21 Februari 2018, bahwa calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) per provinsi Tahun 2018 unsur masyarakat diminta masukan masyarakat. Bahwa calon TPD unsur masyarakat di Provinsi Bangka Belitung yang sebelumnya an. Dr. Reniati menyatakan mengundurkan diri dengan alasan kesibukan aktivitas yang bersangkutan. Terkait hal tersebut, DKPP mengganti calon