Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono bersama Anggota Dr. Ida Budhiati dan Dr. Alfitra Salam serta Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad Dermawan Sutrisno menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Senin (3/9) di ruang rapat DKPP. Dalam acara tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas ICW, Netgrit, TEPI, PSHK, Kopel,
Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik untuk perkara No. 195/DKPP-PKE-VII/2018, Sabtu, 1/9/18, pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Bawaslu Jambi. Pengadu perkara ini adalah Irawadi Uska (Advokat). Dia mengadukan ketua dan anggota KPU Kab. Kerinci yakni Afdhal Pebrianto,  Kumaini, Marjohan, Suhardiman, dan Karyadi. Selain itu,
Yogyakarta, DKPP – Setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk berpendapat, berserikat dan berkumpul oleh UUD 1945. Tetapi jika seseorang telah menjadi penyelenggara pemilu artinya dia yang rela mengorbankan kebebasannya demi Pemilu independen dan bermartabat. Demikian Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono saat menyampaikan materi Kode Etik pada Training Of Trainer (TOT) bagi fasilitator
Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar  Rapat Koordinasi Terknis Persiapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, Jumat (31/8) bertempat di Hotel Luminor, Kota Jambi. Rapat Koordinasi Terknis ini digelar terkait persiapan sidang pemeriksaan  perkara No. 195/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kerinci serta Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kerinci yang
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menyampaikan materi dalam acara Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Kamis (30/8/2018) sore. Acara pelatihan ini merupakan gelombang kedua. Diikuti oleh 185 polisi (penyidik, penyelidik pembantu) dari 12 Polda di Indonesia. Menurut Harjono, Gakumdu
Bandung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Muhammad menjelaskan, dalam literatur ilmu politik modern disebutkan ada beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis. Diantaranya: pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom; demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasaan partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun kelompok, secara otonom. Tanpa perluasan partisipasi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 194/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yakni Aris Mardiono. Sidang ini diselenggarakan melalui video conference, Kamis (30/8). Ketua Majelis Fritz Edward Siregar, dan Anggota Majelis Prof. Teguh Prasetyo, Iwan Setiawan (Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
BANDUNG, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ida Budhiati mengenalkan lembaganya kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dalam acara “Evaluasi Pelanggaran Kode Etik Pada Pilkada Jabar Tahun 2018†bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis Pagi (30/8). Ida menjelaskan tentang sejarah awal mula terbentuknya DKPP. Sebelum sekarang, DKPP awalnya DK
Bandung, DKPP – Anggota DKPP, Alfitra Salam, menyampaikan materi di Kelas C, dengan tema “Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jawa Barat” dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu pada Pilkada Jawa Barat tahun 2018, di Mason Pine Bandung, Kamis (30/8). Untuk diketahui, peserta di kelas C ini
Bandung, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara