Parapat, DKPP – Masih dalam rangkaian kegiatan Pendidikan Etik bagi Penyelenggara Pemilu se-Sumatera Utara, Dr. Alfitra Salam menyampaikan materi sesi III tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peserta di kelas B ini diikuti oleh jajaran penyelenggara pemilu dari Kab. Humbang Hasundutan, Â Â Â Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Nias, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab.
Parapat, DKPP  – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menekankan pentingnya pelayanan maksimal baik kepada peserta Pemilu maupun kepada masyarakat. Pasalnya, dari pelayanan yang prima itulah memberikan efek kepuasan. Begitu juga sebaliknya, bila tidak maksimal, bisa berujung ke DKPP. Ia memberikan contoh ketika masyarakat atau peserta pemilu ke kantor penyelenggara pemilu. Sementara para
Parapat, DKPP – Modul Pendidikan kode etik penyelenggara Pemilu menjadi sangat penting bagi penyelenggara Pemilu. Tujuannya untuk menjadi panduan dalam menjalankan tugas bagi penyelenggara Pemilu.  Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam sesi pagi Sesi pagi dengan tema, “Evaluasi Penegakan Kode Etik di Provinsi Sumatera Utara†di kelas C dalam acara Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu se-Sumatera
Parapat, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammmad menyampaikan bahwa dalam data pengaduan DKPP Provinsi Sumatera Utara menempati posisi pertama sebanyak 361 laporan pengaduan yang masuk ke DKPP dari Tahun 2012-2018 untuk tingkat Kab/Kota se-Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah yang paling banyak pengaduannya yang masuk yaitu, sebanyak 31 Laporan Pengaduan
Parapat, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu se- Sumatera Utara di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, pada Selasa (6/11/2018) malam. “Peserta yang diundang dalam kegiatan ini sebanyak 198 orang. Mereka berasal dari: Ketua KPU Kabupaten/Kota; Anggota KPU Kabupaten/Kota (Divisi Hukum); ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Divisi Penindakan);