Serang, DKPP- Penegakan etika dalam penyelenggaraan Pemilu diyakini akan dapat meningkatkan kualitas dan integritas hasil Pemilu. Namun selama ini, penegakan etika Pemilu masih terbatas pada penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu, melalui DKPP. Sementara kepada peserta Pemilu yang dinilai juga banyak berkontribusi pada pelanggaran etika belum ada norma etika yang mengaturnya. Banyaknya indikasi pelanggaran etika
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang dugaan pelanggaran kode etik ketua dan anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat di kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Ambon, pada Kamis (17/5) pukul 09.30 WIT. Mereka diadukan oleh Hemy Alex Wenno, Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 dalam Pilkada 2017 di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sidang ini
DKPP, AMBON – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu. Sidang yang merupakan kali kedua ini diselenggarakan di kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Ambon, pada Kamis (17/5) pukul 13.30 WIT. Agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Pengadu: Lodwyk Wessy, Elia R Sianressy, Deni F Sianressy dan Horatio
Tangerang Selatan, DKPP – Ditemui usai gelar seminar hasil riset etika di Auditorium FMIPA Universitas Terbuka hari ini (20/5), Dekan FHISIP UT, Prof. Daryono menyebut bahwa kaitannya dengan eksistensi DKPP dinilai sangat penting, berkaitan erat dalam menjaga bagaimana Penyelenggara Pemilu menjalankan tupoksinya secara bertanggungjawab, memiliki integritas yang baik, akuntabilitasnya, dan juga khususnya yang berkaitan dengan
Tangerang Selatan, DKPP – Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [DKPP] adalah untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu. Dalam rentang periode masa tugas selama lima tahun ini, DKPP memandang perlu melakukan evaluasi atas kinerja. Oleh karena itu, DKPP bekerja sama dengan 7 (tujuh) perguruan tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua, KPU serta Panwaslu Kabupaten Jayapura, atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jumat (12/5/2017) pukul 09.30 WIB. Mereka adalah Adam Arisoi, Beatrix Wanane, masing-masing sebagai anggota KPU Provinsi Papua, dan Lidia Mokay, ketua KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – DKPP menggelar sidang dengan agenda pembacaan 21 putusan, pada Rabu (10/5/2017) dalam waktu yang berbeda. Sebanyak 10 Putusan pada pukul 10.00 WIB dan pembacaan 21 Putusan pada pukul 14.00 WIB. Mereka yang diberhentikan adalah ketua dan anggota Panwas Kabupaten Tolikara, Papua, Yuliper Jordan Penina Yikwa, Abini Kogoya, dan Melianus Mayoba. Penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (10/5), membacakan putusan untuk perkara Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Teradu perkara ini adalah lima komisioner KPU HSU dan tiga pimpinan Panwaslih HSU. Mereka diadukan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Akhmad Deni Perdana. Dalam putusannya, DKPP menyatakan, kedelapan Teradu tidak terbukti
Jakarta, DKPP- Perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu para komisioner KPU dan Panwaslih Kabupaten Kampar, Riau, telah dibacakan putusannya pada Rabu (10/5). Pembacaan putusan dilakukan di ruang sidang DKPP, Jakarta. Putusan DKPP menyatakan, lima komisioner KPU Kampar dan tiga pimpinan Panwaslih Kampar tidak terbukti melanggar kode etik. Karena tidak terbukti, DKPP merehabilitasi
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (10/5) menggelar sidang putusan marathon sebanyak 21 perkara, tiga diantaranya berasal dari Jogjakarta. Perkara nomor 60/DKPP-PKE-VI/2017, 61/DKPP-PKE-VI/2017, dan 62/DKPP-PKE-VI/2017 ini yang menjadi Teradunya adalah Ari Nupiksojati Ketua PPK Danurejan, Suwendro Ketua PPK Umbulharjo, dan Setia Edi Ariwijaya Ketua PPK Gondokusuman. Mereka diadukan oleh Pilkeska Hiranurpika, Agus Muhammad