Bogor, DKPP- Proses pengaduan menjadi tahap awal yang penting bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menangani sebuah perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Untuk meningkatkan kualitas dalam proses pengaduan, Bagian Administrasi Pengaduan DKPP menggelar diskusi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/4). Diskusi menghadirkan narasumber dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwakili oleh Panitera Muda
Jakarta, DKPP – Fraksi Otonomi Khusus DPRP Papua Barat menyambangi Kantor DKPP membahas implementasi otonomi khusus (otsus) siang ini, Kamis (28/4). Rombongan diterima langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, di ruang kerjanya. Ketua Fraksi, Yan Anthon Yoteni menyampikan, tujuan kedatangan rombongan adalah untuk memperoleh bekal dalam pelaksanaan otsus di Papua Barat. “Bapak sebagai tokoh
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (26/4), menggelar sidang etik untuk perkara KPU Mamuju Tengah dan KPU Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Perkara ini terkait penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada 2015 di Kabupaten Mamuju Utara. Pengadunya adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamuju Utara Abdul Rasyid dan Marigun Rasyid. Melalui kuasa hukumnya,
Yogyakarta, DKPP- Indonesia adalah negeri keempat terbesar penduduknya di dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika). Selain itu, Indonesia tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. India mayoritas penduduknya beragama Hindu, Amerika Serikat mayoritas penduduknya beragama Protestan, dan Indonesia mayoritas beragama Islam. Bila ketiga negara Amerika, India, dan Indonesia ini sukses
Yogyakarta, DKPP- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema “Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu dalam Rangka Pertukaran Pengetahuan serta Komparasi Sistem Pemilu dengan Negara Sahabat Indonesia†di Convention Hall AMC (Asri Medical Center) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Rabu (20/4). Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menjadi keynote speaker pada
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kembali gelar perkara dugaan pelanggaran kode etik dari ketua dan anggota KPU dan Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung (Babel), Kamis (21/4). Ini merupakan sidang pemeriksaan kedua, setelah sebelumnya digelar pemeriksaan pertama dengan agenda pembacaan dalil aduan dari Pengadu dan mendengarkan jawaban Teradu, Kamis (25/2). “Harapan kita ini sidang
Jakarta, DKPP – Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu mengadakan rapat dalam rangka pembahasan mengenai pelaksanaan Pilkada pada tiga daerah yang berstatus otonomi khusus (otsus). Poin utama yang menjadi pokok bahasan rapat, Selasa (19/04), antara lain mengenai sinkronisasi bentuk peraturan pelaksanaan yang lebih tepat untuk mengatur penyelenggaraan pilkada di daerah otsus serta perlunya sinkronisasi dan pengaturan lebih
Jakarta, DKPP – Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof Dr Arif Hidayat tidak menyangka ia bisa menjadi hakim konstitusi sekaligus mengetuai lembaga yang pernah diketuai oleh Jimly Asshiddiqie. “Ketika saya ketemu Prof Jimly, saya didorong untuk menjadi hakim konstitusi. Namun waktu itu saya belum daftar, karena saat itu saya masih menjadi dekan di Fakultas Hukum Undip. Kemudian selesai,
Jakarta, DKPP – Panglima ABRI TNI Jenderal Wiranto periode 1998-1999 mengaku bersyukur pernah bertemu dengan Jimly Asshiddiqie. Menurut dia, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pertemannya dengan Jimly. Menurut Wiranto pemikiran Jimly brilian dan cerdas. “Keunggulan seorang pemimpin itu memiliki, Physical Quotient, intelligence quotient, spiritual quotient, emotional quotient. Saya melihat keempat-empatnya dimiliki oleh Pak Jimly,†katanya ketika memberikan testimoni tentang sosok Prof
Jakarta, DKPP – Sabtu 16/4 merupakan hari yang spesial bagi Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bertepatan dengan usia yang keenampuluh Prof Jimly merilis dua buku. Hingga saat ini Prof Jimly telah menulis 71 buku. Buku-buku tersebut ditampilkan di Aula Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat No. 6, Jakarta. Dalam acara ini