Arsip Bulanan: March 2016

Bawaslu Provinsi Jambi Bantah Ambil Keputusan Inkonstitusional

Jakarta, DKPP- Penguguran Keputusan Panwas Kota Sungai Penuh nomor 01/SP-SPN/ADR/2015 terhadap Keputusan KPU Kota Sungai Penuh nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 oleh atasannya, yakni Bawaslu provinsi Jambi berbuntut panjang.  Tindakan tersebut, menjadi alasan bagi Oktaviandi untuk memperkarakan Asnawi, Ribut Swarsono, dan Fauzan Khairazi selaku ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jambi ke dalam peradilan etik penyelenggara Pemilu. Dinyatakan telah

Beda Tafsir, KPU RI dan KPU Prov. Kalteng Disidang DKPP

Jakarta, DKPP- KPU Provinsi Kalimantan Tengah diadukan ke DKPP terkait penundaan pemungutan suara Pilgub pada 9 Desember 2015. Dalam sidang kode etik Jumat (18/03), para Teradu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik karena menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur susulan tidak berdasarkan ketentuan hukum “Para Teradu dari KPU RI dan KPU Prov. Kalteng

Ketua DKPP: Pengadu Tidak Boleh Sembarangan

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (18/3) menggelar sidang perkara nomor 82/DKPP-PKE-V/2016 dengan Teradu ketua dan anggota Bawaslu provinsi Jambi. Mereka diadukan oleh Oktaviandi yang berprofesi sebagai ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Kerinci Sungai Penuh. Dalam aduannya, dia menyoal tentang tindakan Bawaslu Provinsi Jambi yang menggugurkan Keputusan Panwas Kota Sungai Penuh nomor 01/SP-SPN/ADR/2015 terhadap

DKPP, KPU, dan Bawaslu Isi Persiapan PSU di Bacan

Bacan, DKPP-  Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi satu dari lima daerah yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada 2015. Di Halsel, PSU dilakukan di 20 tempat pemungutan suara (TPS) yang semuanya ada di Kecamatan Bacan. Keduapuluh TPS adalah TPS 1, 2, dan 3 Desa Amasing Kota; TPS

DKPP Periksa KPU RI terkait Pilkada Kalteng

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kab. Kotawaringin Timur pada Jumat (18/3). Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Lantai 5 Gedung Bawaslu Jl. MH Thamrin Nomor 14 Jakpus. Sidang ini akan dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dengan anggota majelis Saut

Besok DKPP Sidangkan Penyelenggara Pemilu Provinsi Jambi

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik Bawaslu Provinsi Jambi dan Panwas Kota Sungai Penuh pada Jumat (18/3). Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Lantai 5 Gedung Bawaslu Jl. MH Thamrin Nomor 14 Jakpus. Sidang ini akan dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dengan anggota majelis Saut H. Sirait, Prof.

Tim Pansus DPRD Kepri Sambangi DKPP

Jakarta, DKPP – Tim Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyambangi Kantor DKPP membahas Pengembangan Kawasan Batam (PKB) siang ini, Kamis (17/3). Rombongan diterima langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie,  di Ruang Rapat DKPP lantai 5. Ketua Pansus, Taba Iskandar, menuturkan tujuan kedatangan rombongan adalah untuk mendapatkan kajian hukum yang lebih komperehensif terhadap Pembentukan Otonomi

SHS Ingatkan Posisi Saksi Dalam Sidang Kode Etik

Manokwari, DKPP-Ketua dan anggota KPU dan Panwas Kab Sorong Selatan jalani sidang ke-2, Rabu (16/3). Pemeriksaan yang bertempat di aula Polda Papua Barat ini diramaikan oleh hadirnya saksi dari para pihak. Pengadu yang merupakan Paslon nomor urut 2 atas nama Dhortheis Sesa dan Lukman Kasop yang diwakili oleh kuasa hukumnya Dian Farizka. Menghadirkan sebanyak empat

SHS: Sidang Etika Beda dengan Sidang Umum

Manokwari, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar sidang setempat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah usai Pemilukada serentak 9 Desember 2015. Hadir di provinsi Papua Barat, Rabu (16/3) DKPP menggelar pemeriksaan dua perkara sekaligus yang digelar secara bergantian. Pertama, perkara dengan Teradu ketua dan dua anggota KPU Kab Manokwari Selatan. Kedua, perkara dengan Teradu ketua dan anggota

Anggota DKPP RI Menjadi Narasumber Seminar Nasional Evaluasi Pilkada Serentak 2015

Jakarta, DKPP- Rangkaian pemilukada serentak memang telah usai namun dari pelaksanaan yang baru pertama kali serentak di Indonesia tersebut menyisakan sejumlah kekurangan yang menjadi permasalahan. Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dengan tema “Catatan Terhadap Pilkada Serentak, Transisi Gelombang Pertama Menuju Pilkada Serentak Nasional” yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara