Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (29/1) menerima audiensi dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P’45). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin 14 Jakpus, Sekjen DPP LAKI P’45 H. M. Hasbi Ibrohim menyoal tentang permasalahan sistem dalam kepemiluan yang dinilainya perlu ada pembenahan. “Pecat dan memecat bukan
Jakarta, DKPP- Empat komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan (nonaktif) yaitu Syukur M Saleh (ketua) serta Sarni La Etje, Fahris H Madan, dan Alfian Hasan (anggota), hari ini Kamis (28/1), menyampaikan pokok pengaduannya terhadap ketua dan anggota KPU Maluku Utara (Malut) di hadapan sidang etik DKPP. Salah satu pokok pengaduannya adalah soal penonaktifan mereka oleh KPU
Jakarta, DKPP- KPU Provinsi Maluku Utara (Malut) menolak dituduh telah meloloskan dua Anggota KPU Kabupaten Taliabu, Malut, yang dinilai bermasalah. Melalui anggotanya, Kasman Tan, KPU bersikukuh bahwa keputusannya meloloskan dua Anggota KPU Taliabu yaitu Safrudin Mohalisi dan Asrarudin La Ane sudah tepat, karena keduanya memang memenuhi syarat menjadi komisioner KPU Kabupaten. Tuduhan itu disampaikan oleh
Jakarta, DKPP – Anggota Panitia Pengawas Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Rudy Iskandar Zulkarnain, harus menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar DKPP siang ini (27/1). Dia dilaporkan Edy Syarifuddin, Rusidi Rusdan, dan Fitri Heriyanti, selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau karena diduga berpihak terhadap Paslon Bupati-Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 1 atas nama
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik KPU Luwu Utara, Sulawesi Selatan digelar untuk yang kedua kalinya, Rabu (27/1) pukul 14.00, kali ini bertempat di Mabes Polri dan Mapolda Sulawesi Selatan. Agendanya adalah mendengarkan keterangan dari pihak percetakan dan saksi ahli. Dalam keterangan tertulisnya, CV Makasar Grafika menjelaskan bahwa dalam proses pencetakan formulir daftar pasangan calon,
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik Halmahera Timur, Maluku Utara, memasuki babak kedua. Agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan tujuh saksi yang dihadirkan Pengadu. Sidang digelar melalui video conference di Mabes Polri dan Mapolda Maluku Utara, Rabu (27/1) pukul 11.00 WIB. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan dua dibantu oleh empat Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Pengadu Dheny
Jakarta, DKPP – Ketua dan tiga Anggota KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara, harus menjalani sidang sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka dinilai berupaya memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pilkada setempat. Sultan Alwan yang juga Pengadu menilai, para Teradu, ketua dan tiga anggota KPU Halmahera Selatan, diduga memenangkan salah satu pasangan calon bupati dan
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terpaksa menunda agenda sidang perkara nomor 13/DKPP-PKE-V/2016. Penundaan tersebut karena ketidakhadiran Teradu yakni ketua PPK Sindangbarang Dede Suherman. “Lapor yang mulia, hasil komunikasi terakhir dengan Teradu. Teradu tidak dapat hadir dalam sidang karena, pertama sakit, kedua ada SK pemberhentian sementara, ketiga tidak tahu alamat DKPP,†ucap Dominikus selaku staf
Jakarta, DKPP – Pernyataan tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini saat diwawancarai oleh sejumlah media usai sidang pelanggaran kode etik dengan agenda pembacaan putusan Selasa, 26 Januari 2016. “Pelaku kekerasan terhadap penyelenggara pemilu harus ditindak dengan tegas. DKPP bertanggungjawab menjaga dan membela kehormatan aparat penyelenggara pemilu yang telah bekerja dengan baik
Jakarta, DKPP- Anggota Panwascam Kedokanbunder M. Soleh yang diadukan oleh Panwas Kabupaten Indramayu, hari ini, Selasa (26/1) dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tetap oleh DKPP. “Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama M. Soleh selaku Anggota Panwascam Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu,†tutur anggota DKPP Endang Wihdatiningtyas yang membacakan amar