Jelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sosialisasi penegakan kode etik di Provinsi Gorontalo. Acara sosialisasi ini dilangsungkan pada Rabu, 2 September 2015 mulai pukul 09.00 WITA-selesai bertempat di Aula KPU Provinsi Gorontalo. Sebagaimana data KPU Provinsi Gorontalo, akan ada tiga kab/kota yang akan menggelar
Tangsel, DKPP- Sebanyak empat kabupaten/kota di Provinsi Banten dijadwalkan menggelar Pilkada pada 2015 ini. Anggota DKPP Valina Singka Subekti menyebut, ada potensi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada di empat kab/kota di Banten tersebut. “Secara sosiologis, tingkat primordialisme di Banten sangat kuat. Juga soal oligarki, baik oligarki politik maupun ekonomi,†urai Valina dalam acara Sosialisasi Kode Etik
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar pemeriksaan perkara yang teregistrasi dengan nomor 21/DKPP-PKE-IV/2015, Jumat (28/8). Pemeriksaan yang diketuai oleh Ida Budhiati dengan didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) wilayah Papua ini, kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Teradu anggota KPU Kab Keerom, Papua, atas nama Sara Yambeyabdi.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Oleh karenanya, jelang Pilkada serentak , DKPP menggelar sosialisasi di beberapa wilayah, salah satunya yakni Banten. Acara sosialisasi ini digelar pada Sabtu, 29 Agustus 2015 mulai pukul 09.00
Jakarta, DKPP– Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 membuat penyelenggara Pemilu harus berbenah, karena pada Pemilu sebelumnya banyak terjadi pelanggaran kode etik yang melibatkan penyelenggara Pemilu. Salah satu perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan paradigma penyelenggara Pemilu. “Dari paradigma lama ke baru, yang baru itu penyelenggara Pemilu harus menjadi pelayan,†kata Prof.
Jakarta, DKPP – Tahapan Pilkada Serentak 2015 mulai memasuki masa kampanye setelah sebelumnya melalui Tahapan Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masa kampanye dimulai sejak tanggal 27 Agustus
Pangkalpinang, DKPP- Menghadapi Pilkada serentak di empat kabupaten, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat kerja teknis (Rakernis). Rakernis diadakan di Hotel Bumiasih, Pangkalpinang, mulai 26-28 Agustus 2015.Peserta Rakernis adalah dari divisi penanganan pelanggaranb Panwaslu dan KPU di empat kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2015 yakni Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang dengan Teradu Ketua dan anggota Bawaslu Prov Lampung atas nama Fatikhatul Khoiriyah, Nazarudin, dan Ali Sidik. Mereka diduga tidak profesional dalam melaksanakan pengawasan pada Pilgub Prov Lampung 2014 lalu oleh Antoni Wijaya yang bertindak sebagai Pengadu. Pemeriksaan perkara dengan nomor pengaduan 762/I-P/L-DKPP/ 2015 ini dipimpin langsung oleh ketua
Bengkulu, DKPP- Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti didampingi Tim Pemeriksa Daerah unsur Tokoh Masyarakat dari Bengkulu, Sakroni dan Wismalinda menghimbau kepada jajaran Penyelenggara Pemilu agar menjalin komunikasi antar sesama penyelenggara. Hal tersebut diungkapkan Valina usai mendengar polemik yang terjadi antara KPU dan Panwaslu Kepahiang, dalam acara sosialisasi yang digelar DKPP Rabu, 20/8 di Bengkulu.
Bengkulu, DKPP- Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti mengingatkan kepada seluruh jajaran Penyelenggara Pemilu agar tak perlu takuti DKPP. Hal tersebut ia sampaikan dihadapan jajaran Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Bengkulu dalam acara sosialisasi kode etik Penyelenggara Pemilu jelang Pilkada, Kamis (20/8) di Kampus II Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penyampaiannya, Valina menjelaskan bahwa objek dari penegakan kode