Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan, lima belas tahun terakhir Indonesia memasuki demokratisasi, pascareformasi. Indonesia sudah banyak hal yang berkembang, termasuk rules of law, prinsip-prinsip negara hukum. Demokrasi dan rules of law tidak bisa dipisahkan. “Demokrasi yang sehat hanya mungkin ditopang oleh bekerjanya, dan tegaknya rules of law. Pada saat yang sama, negara
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turut berpartisipasi dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Adapun motode penilaian yang dilakukan yakni
Jakarta – Pemilu Legislatif 2014 sudah selesai. Tapi masih saja ada pihak yang mengadukan penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik. Menurut Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, ada 6 pengaduan yang masuk ke Sekretariat Biro DKPP. Semua perkara masih ada kaitannya dengan Pemilu Legislatif 2014. Keenam perkara tersebut,
Jakarta, DKPP- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (16/1), menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada salah satu Teradu dari Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, atas nama H. Syahrial Raf. Sedangkan, empat Teradu lainnya yang juga komisioner KIP Aceh Singkil, yakni Yarwin Adi Dharma, Dodi Syah Putra, Tita Rospita, dan Rahman Syukur direhabilitasi.
Jakarta, DKPP – Di awal tahun 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada dua penyelenggara Pemilu. Mereka adalah Gustiar, ketua KPU Kubu Raya dan H Syahrial Raf, anggota KIP Aceh Singkil. Hanya saja, jenis sanksinya berbeda. Kepada H Syahrial Raf berupa peringatan keras. Sedangkan Gustiar sanksi peringatan. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan
Jakarta, DKPP- Gustiar Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya mendapat Peringatan dari DKPP. Peringatan tersebut dijatuhkan DKPP pada sidang pembacaan putusan yang digelar hari ini, Jumat (16/1) di Ruang Sidang DKPP. “Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu atas nama Gustiar, S.Pd.I selaku Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,†demikian bunyi petikan amar
Jakarta, DKPP – Terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang rencananya akan digelar tahun ini, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) melakukan pertemuan dengan DKPP Kamis (15/1). Kedatangan komisioner beserta staf Komnas HAM ini diterima langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Prof. Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (14/1/2015) secara resmi melantik anggota barunya, Endang Wihdatiningtyas. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie di ruang sidang DKPP, Jakarta. Endang adalah anggota DKPP dari unsur Bawaslu. Melalui proses pergantian antar waktu (PAW), Endang menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh
*** PAW Anggota DKPP dari Unsur Bawaslu Jakarta, DKPP – Endang Wihdatiningtyas menggantikan Nelson Simanjuntak sebagai anggota DKPP dari unsur Bawaslu, Rabu (14/1). Endang akan bertugas hingga tahun 2017. Menurut Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Pasal 109 ayat 4 huruf b yang menyatakan salah satu unsur DKPP adalah
Medan, DKPP – “Dalam perkembangan dewasa ini, muncul banyak sekali ide pembentukan komisi-komisi negara yang berfungsi sebagai lembaga quasi atau semi-yudisial. Hal ini telah saya jelaskan lebih rinci dalam buku saya “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasiâ€. Hal ini dikatakan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Prima Indonesia, Medan di