Bogor, DKPP – Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Bogor memasuki hari kedua, Jumat (5/9). Para peserta rapat mulai membahas SOP yang berkaitan dengan penetapan jadwal sidang yang meliputi penerimaan berkas pengaduan, penetapan jadwal sidang, pemberitahuan jadwal sidang. Rapat dipandu tenaga ahli teknologi informasi DKPP Dr
Bogor, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas standar operasional prosedur (SOP) verifikasi materil pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Bogor, (4/9). Acara ini akan berlangsung selama tiga hari hingga (6/9). Adapun yang menjadi bagian inti dalam pembahasan SOP yakni menyangkut verifikasi materiil yang memuat tahapan pengkajian berkas pengaduan, administrasi persuratan undangan rapat verifikasi materiil, rapat
Kendari, DKPP- Ada hal menarik dalam sidang DKPP untuk perkara Panwaslu dan KPU Kab Bombana yang digelar hari ini, Kamis (4/9). Dalam perkara ini, Caleg a.n Hamid Munsir melaporkan Panwaslu Kab Bombana ke DKPP dengan aduan Panwas Bombana tidak melakukan tindakan apapun terkait tidak adanya Form C-1 DPR RI di Kecamatan Lantari Jaya. Sementara itu,
Kendari, DKPP- Selain dituduh meloloskan Caleg yang terlibat ijazah palsu, empat komisioner KPU Konawe Utara juga dituduh masih aktif sebagai PNS oleh Pengadu. Hal tersebut disampaikan Pengadu, Arman saat sidang Pemeriksaan DKPP Rabu (3/9). Keempat komisioner KPU tersebut yakni Marwati Ketua KPU Konawe Utara yang merupakan dosen tetap pada Universitas Haluoleo Kendari. Selain itu, Masmuddin,Perdin
Balikpapan,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (4/9) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan agenda pembacaan ketetapan atas aduan nomor 549/I-P/L-DKPP/2014 dengan Teradu KPU Kota Bontang dan 504/I-P/L-DKPP/2013 dengan Teradu Panwascam Batu Ampar. Ketetapan DKPP dibacakan karena kedua aduan tersebut telah dicabut oleh Pengadu Nurhan, KPU Kota Bontang. Untuk diketahui Teradu, Yusrianto telah
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (4/9) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang mendudukkan Ida Farida Ernada, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai Teradu. Pengadu perkara Nomor 517/I-P/L-DKPP/2014 adalah Ramdan Ilham. Selain ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Pengadu juga melaporkan Ketua dan anggota KPU Kota Samarinda, Imam Ardiansyah dan Mukhasan Ajib,
Jakarta, DKPP- Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 9/5). Dalam putusannya, DKPP menilai kedua Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu seperti yang dituduhkan oleh Pengadu Nur Ahmad dari LSM setempat. Dengan begitu, sesuai kewenangannya DKPP
Jakarta, DKPP– Sebanyak 13 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mendapat sanksi pemberhentian tetap. Hal ini setelah sidang putusan DKPP, Jumat (9/5), memutuskan bahwa mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua Panwaslu Paniai Markus Gobai. Vonis tersebut disampaikan pada sidang dengan agenda Pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jumat (09/05). Markus Gobai diadukan oleh Athen Pigome, selaku Pengadu I, Robert Y. Horik, Pengadu II, Fegie Y. Wattimena, Pengadu III, Anugrah Pata,
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang digelar hari ini (Jumat, 9/5) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu yang merupakan Anggota KPU Kota Palopo atas nama Sawal. Perkara ini diadukan oleh Ketua Panwaslu Kota Palopo Hisma Kahman. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian