Bengkulu, DKPP – Sidang ketua PPS Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang, Bengkulu, Handi Candra Wulan berlangsung hanya sekitar tiga menit. Pasalnya, pihak Teradu maupun Pengadu, Rica Denis, tidak hadir. “Berhubung Teradu sudah tidak lagi menjabat lagi sebagai ketua PPS, maka sidang dicukupkan sekali saja. Langsung saja membuat Ketetapan,†kata Saut H Sirait selaku ketua majelis. Saut didampingi anggota Tim Pemeriksa Daerah,
Medan, DKPP – Dua orang pegiat LSM di Kab. Dairi yaitu Ridwan Samosir dari Yayasan Petrasa dan Halim Lumban Batu dari Perkumpulan LKAN mengadukan ketua dan anggota KPU Kab. Dairi ke DKPP. Menurut Pengadu, Samsul Kudadiri dan Hartono Maha sebagai ketua dan anggota KPU Kab. Dairi terlibat dalam kepengurusan partai dan terdaftar dalam DCT
Medan, DKPP – Pada sidang kode etik DKPP hari pertama Kamis 28/8 yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jl. Sei Bahorok No. 27 Kota Medan, Pengadu Teguh Susanto Sihombing Caleg DPRD Dapil 1 dari Partai Gerindra menuduh adanya manipulasi pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pileg Tahun 2014 khususnya di TPS 1 Desa Jambur
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis-Sabtu 28-30/8 akan menggelar sidang kode etik untuk tujuh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Sidang bertempat di kantor Bawaslu Provinsi, Jl. Sei Bahorok No. 27 Kota Medan. Hari pertama Kamis 28/8 DKPP akan menyidangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk KPU Kab. Tapanuli Utara, KPU Kab.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (27/8) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Kota Sawahlunto atas nama Afdal, Akhaswita, Zawil Husaini, Desy Fardila dan Indra Yosef Datmy. Pemeriksaan atas aduan dari Panwaslu Kota Sawahlunto nomor 397/I-P/L-DKPP/2014. Dalam pemeriksaan yang berlangsung melalui video conference ini, dipimpin langsung oleh
Jakarta, Jakarta – Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak hanya sekedar memecat penyelenggara Pemilu. Namun DKPP juga menjaga nama baik lembaga penyelenggara Pemilu termasuk komisioner di dalamnya. “Contohnya, kami sangat mengapresiasi kepada Anggota Panwaslu Sukoharjo, Subakti waktu sidang DKPP terkait Pilpres kemarin. Dalam pertimbangan Putusannya, DKPP memberikan apresiasi karena telah menunjukkan pengabdian, integritas, kredibilitas dan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa tidak setiap rekomendasi Bawaslu kepada KPU harus dilaksanakan. Dalam hal-hal tertentu bisa juga diabaikan. “Rekomendasi itu tidak harus dijalankan. Ya sekitar 75 persen boleh (dilaksanakan, red). Tetapi sisanya boleh tidak dilaksanakan,†katanya saat menjadi narasumber di Election Update dengan tema Kajian Pilpres 2014 Menuju
Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, Selasa (27/8/2014), rencananya mendengar keterangan saksi. Namun, dari beberapa keterangan yang disampaikan para saksi, Ketua Majelis Valina Singka Subekti menilai bahwa substansi permasalahan ternyata hanya karena telah terjadi miskomunikasi antara Pengadu dari Panwaslu Pasbar dengan Teradu dari KPU Pasbar. Miskomunikasi tersebut berawal saat KPU
Jakarta, DKPP- Akibat adanya gangguan teknis yakni pemadaman listrik yang terjadi di Padang, Sumatera Barat, sidang dengan no registrasi 222/DKPP-PKE-III/2014 diserahkan kepada Tim Pemeriksa Daerah setempat yakni Adhi Wibowo, Aermadepa, Sri Zulchairiyah dan Nurhaida Yetty. Sebelumnya, sidang dengan Teradu Ketua KPU dan Panwaslu Pasaman ini akan digelar hari ini, Rabu (27/8) pukul 11.00 WIB secara
Jakarta, DKPP- Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2014 disikapi secara beragam. Ada yang puas dan ada juga yang tidak puas. Yang pasti, putusan itu sudah final dan mengikat. Dengan keluarnya putusan MK, kemarin, ini berarti semua proses hukum terkait Pilpres sudah berakhir. Tidak dapat diganggu gugat, demikian tegas Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara