Medan, DKPP – Johan Alamsyah anggota Panwaslu Kota Padangsidimpuan dalam sidang kode etik yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi, Jl. Sei Bahorok No. 27 Kota Medan, Jumat 29/8 menuduh Mukhtar Helmi dan Arbanur Rasyid, anggota KPU Kota Padangsidempuan telah mengganti C-1 Plano DPRD Kota Padangsidimpuan pada lembar Partai Demokrat, tanpa Berita Acara di TPS dan
Medan, DKPP – Nilawaty, pihak yang mengadukan Darwis Sianipar, Ketua KPU Kab. Asahan dan Adenan, Ketua PPK Kisaran Timur, belum hadir hingga majelis hakim menggetuk palu tanda dimulainya sidang pada Jumat 29/8 pukul 09.30 WIB. Kemudian sesuai prosedur tetap (protap), ketua majelis hakim Nur Hidayat Sardini menanyakan ketidakhadiran Pengadu kepada staf persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Aceh, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Aceh, Jumat (29/8/2014), menggelar pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan dua Anggota Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Sabang. Sidang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Aceh. Pengaduan ini disampaikan oleh Azman yang merupakan Anggota Panwaslu Kota Sabang. Sementara Teradunya adalah Ketua
Bengkulu – Ketua dan anggota KPU dan Panwaslu Bengkulu Utara diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, mereka dinilai telah menganulir hasil pleno PPK Air Napal pada tingkat KPU kabupaten. Dalam sidang ini, Teradu adalah ketua dan anggota KPU Bengkulu Utara masing-masing adalah Rodi, Roges Mawansyah, Emi Lenasukanti, Joniadi dan Ramadiandri. Sedangkan Teradu dari Panwaslu, Titin Sumarni, Bejo
Bengkulu, DKPP – Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Seputra Warman mengadukan lima anggota KPU Bengkulu Selatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menilai kelima komisioner itu telah berpihak. “Teradu tidak bersikap netral kepada peserta Pemilu, sehingga merugikan caleg nomor satu dan dapil yang sama serta mengabaikan keberatan dari saksi dan memberikan suara partai kepada Saudara Haswat pada
Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Riza Nisbach mengadukan ketua Panwaslu Rejang Lebong Anwar Hamidi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menilai bahwa Ketua Panwaslu mengabaikan laporan pengaduannya terkait money politic. Demikian yang terungkap dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Rejang Lebong di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Jalan Padang Harapan, Provinsi Bengkulu. Bertindak selaku ketua majelis
Bengkulu, DKPP – Sidang ketua PPS Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang, Bengkulu, Handi Candra Wulan berlangsung hanya sekitar tiga menit. Pasalnya, pihak Teradu maupun Pengadu, Rica Denis, tidak hadir. “Berhubung Teradu sudah tidak lagi menjabat lagi sebagai ketua PPS, maka sidang dicukupkan sekali saja. Langsung saja membuat Ketetapan,†kata Saut H Sirait selaku ketua majelis. Saut didampingi anggota Tim Pemeriksa Daerah,