Jakarta, DKPP- Bertempat di Ruang Sidang DKPP Jl. MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Sumatera Selatan digelar, Senin (23/6/2014). Adapun agenda sidang kali ini yakni mendengar keterangan Saksi dan pihak Terkait. Saksi yang dihadirkan dalam sidang kali
Jakarta, DKPP – Bawaslu DKI Jakarta seharusnya segara menindaklanjuti setiap pengaduan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Akibat penundaan perkara sehingga laporannya. “Ada dugaan money politic yang dilakukan oleh salah seorang caleg Partai Gerindra. Sesuai dengan instruksi dari ketua pembina Partai Gerindra, setiap kecurangan atau money politic itu harus dilaporkan,†kata Relawan Gerindra Jakarta Utara Desah Liestyo, dalam sidang kode etik
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Padang Lawas diduga telah menggelembungkan suara dan pengalihan suara. Mereka pun tidak melakukan rekomendasi Panwaslu Padang Lawas untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang di TPS 3, 4 dan 5 di dalam formulir C.1 dengan D.1. “Teradu telah menolak dengan mengeluarkan suara keputusan terkait dengan tindaklanjut terhadap perbaikan ulang
Jakarta, DKPP – Juatir Simbolon merasa kesal terhadap KPU dan Panwslu Samosir. Pasalnya, para Teradu dinilai tidak menghiraukan adanya kekeliruan dalam rekapitulasi. Demikian disampaikan dalam sidang kode etik Panwaslu dan KPU Samosir, Kamis (19/06). Sidang ini digelar melalui video confrence di Kejaksaan Agung dan Kajati Sumatera Utara. Selaku ketua majelis, Nur Hidayat Sardini. Teradu Ketua
Jakarta, DKPP- Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau, KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru digelar hari ini, Kamis (19/6). Para Teradu ini disangkakan telah membiarkan terjadinya penggelembungan suara. Namun dalam sidang kali ini, hanya dihadiri oleh Teradu dari KPU Kota Pekanbaru, sedangkan Teradu dari Bawaslu dan Panwaslu tidak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang delapan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu KPU Sarmi dan Lanijaya dalam Tempat yang berbeda, Jumat (20/6). Pada pukul 14.00 WIT sidang KPU Sarmi di Polda Papua. Selaku TeraduBitsael Marau, Ferdianand F. Yawan, Marhun Lapoando, masing-masing sebagai ketua dan anggota. Pengadu, Moris Cerullo Muambai. Pengadu lainnya,
Jakarta, DKPP- Sidang pemeriksaan dari dua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Dairi, Rabu (18/6), tidak dihadiri oleh Pengadunya. Junius Ndraha (Pengadu dari Nias) dan John Simarmata (Pengadu Dairi), keduanya tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya. “Kami sudah melakukan pemanggilan, tapi tidak pernah tersambung. Untuk Pengadu dari Nias, dua hari lalu
Jakarta, DKPP – KPU Kab Seluma, Rabu (18/6) diperiksa DKPP melalui sidang video conference. Pemeriksaan tersebut berdasarkan laporan nomor 296/I-P/L-DKPP/2014 dan 297/I-P/L-DKPP/2014 oleh Pengadu yang bernama A.Salim caleg dari partai Demokrat dan Rosnaeni Abidin, caleg sekaligus ketua DPD partai Nasdem Kab Seluma. Dalam laporan Rosnaeni, Ketua dan anggota KPU Kab Seluma yang bernama Rosdi
Jakarta, KPU – KPU menggelar pertemuan dengan Bawaslu dan DKPP di Hotel Sultan, tadi malam, Selasa (17/06). Hadir dalam pertemuan tersebut dari KPU, Husni Kamil Manik, ketua, Ida Budhiati, anggota. Dari DKPP, Jimly Asshiddiqie, ketua, Prof Anna Erliyana, Valina Singka Subekti dan Saut H Sirait, masing-masing sebagai anggota. Sedangkan dari Bawaslu, Nasrullah, Nelson Simanjuntak dan Endang
Jakarta, DKPP- Proses rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif di Provinsi Maluku pada 24-26 April 2014 sempat diwarnai masalah. Kotak suara dari Kota Tual yang seharusnya segera dibawa ke lokasi rekapitulasi ternyata justru diinapkan selama dua hari oleh KPU Kota Tual di Hotel Amans, Ambon. Tindakan menginapkan kotak suara ini menimbulkan kecurigaan peserta Pemilu, tak