Jakarta, DKPP– Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu komisioner KPU dan Panwaslu Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kembali digelar untuk yang ketiga kalinya, Senin (30/6). Sesuai agenda, sidang yang dipimpin Saut hamonangan Sirait ini rencananya membuka kotak suara di TPS 56, Kelurahan Menteng, Jekan Raya, untuk pembuktian. Akan tetapi, Pengadu Beta Syailendra yang merupakan
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa KPU Kab Halmahera Timur atas aduan dari Irine Yusiana Roba Putri yang bernomor 258/ I-P/ L-DKPP/ 2014. Hayun Manne, Ade Kamaluddin, Salma Amin, Fahrudi Umar dan Hadit selaku ketua dan anggota KPU Kab Halmahera Timur diadukan karena diduga melakukan penggelembungan suara sehingga menguntungkan caleg nomor urut 1
*** Yang Direhabilitasi Lebih Banyak Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu, Selasa (24/6). Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Selaku ketua majelis, Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardni, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait. Sidang dibacakan di
Papua, DKPP – Ketua KPU Yapen Benyamin Wayangkau memutuskan untuk membatalkan kedua anak buahnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia merasa tidak tega terhadap nasib kedua anak buahnya. “Tidak ada tekanan kepada saya. Saya sehat. Saya tak sampai hati untuk mengadukan mereka,†katanya usai sidang, Sabtu (21/06). Selaku ketua majelis Saut H Sirait, anggota majelis
Jakarta, DKPP- Sidang untuk perkara Provinsi Maluku kembali digelar hari ini (Senin, 23/6) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Teradu yang merupakan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku kali ini menghadirkan tiga saksi, yakni Hamdi Jempot (Ketua Kantor Media Center KPU Maluku), Junus KP Tipka (saksi mandat PKPI), dan Daniel W Nirahua (saksi mandat DPD RI).
Papua, DKPP – Daniel Pariere, calon anggota legislatif dari Partai Golkar, mencari keadilan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, dia merasa seharusnya terpilih menjadi anggota DPRD Kepulauan Yapen. Namun malah orang lain yang ditetapkan jadi anggota legislatif. Daniel mengadukan Ketua dan anggota KPU Kepulauan Yapen Benyamin Wayangkau, Barnabas Arisoi, Irma Isriyani Hasan. Selaku ketua majelis
Papua, DKPP – KPU Kepulauan Yapen dituduh telah melakukan pemungutan suara sebelum hari H. Sementara pemungutan suara semestinya serentak secara nasional pada 9 April. “KPU juga kurang melakukan sosialisasi dan tidak melakukan bimbingan teknis kepada petugas PPS dan PPD,†kata Moris Cerullo Muabuai, saat sidang kode etik KPU Kepulauan Yapen, Sabtu (21/6). Selaku ketua majelis
Jakarta, DKPP – Bawaslu DKI Jakarta seharusnya segara menindaklanjuti setiap pengaduan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Akibat penundaan perkara sehingga laporannya. “Ada dugaan money politic yang dilakukan oleh salah seorang caleg Partai Gerindra. Sesuai dengan instruksi dari ketua pembina Partai Gerindra, setiap kecurangan atau money politic itu harus dilaporkan,†kata Relawan Gerindra Jakarta Utara Desah Liestyo, dalam sidang kode etik
Papua, DKPP – Penetapan kursi anggota legislatif sejatinya berdasarkan perolehan suara kursi. Caleg yang mendapat suara terbanyak dan memenuhi kuota batas pembagian suara yang telah ditetapkan oleh peraturan. Namun lain dengan yang terjadi di KPU Mimika. Hal terungkap dalam sidang kode etik KPU Mimika, Sabtu (22/6). “Sebelum rapat pleno, ketua KPU menjanjikan pembagian kursi berdasarkan
Papua, DKPP – Ketua dan anggota KPU Mimika diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diduga telah merubah hasil suara yang diumumkan. “Para Teradu telah melakukan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan rekap hasil penghitungan suara pada 29 April. Dan pada 9 Mei, para Teradu melakukan pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara partai untuk