Banda Aceh, DKPP- Besok, Rabu (7/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang pelanggaran kode etikpenyelenggara Pemilu yang melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Aceh. Sidang pertama akan digelar pukul 10.00 WIB dengan perkara pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota PPK Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan sidang kedua akan digelar pukul 13.30 WIB dengan
Jakarta, DKPP– Pengadu untuk perkara Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Martua Bakkara justru tidak hadir dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik jajaran KPU Tanjung Pinang yang diadukan ke DKPP, Kamis (5/6). Alasannya, dia sedang berada di luar kota. Ironis memang, sebagai Pengadu yang berkepentingan atas perkara ini, kesempatan yang diberikan DKPP tidak dimanfaatkan dengan
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik KPU Padang Lawas dan PPK Kecamatan Barumun, Provinsi Sumatera Utara, berlangsung lima menit, Kamis (5/6). Pasalnya, Pengadu, Irfan Fadila Mawi dan Fauzi Iskandar Nasution absen. Sidang harusnya dimulai pukul 13.30 WIB. Namun hingga pukul 14.30, Pengadu belum juga hadir. “Pengadu katanya masih di jalan. Sampai ke lokasi sekitar satu
Jakarta, DKPP– Adanya perbedaan formulir perolehan suara calon legislatif (caleg) di tingkat TPS (Formulir C 1) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Batam, Kepulauan Riau, telah membuat bingung caleg dari Gerindra Helmalia Jelita Putri. Formulir tersebut ada yang berhologram dan ada yang tidak. Akibatnya, caleg yang juga artis sinetron tersebut tidak dapat membedakan mana yang sah
Jakarta, DKPP– Pengadu dengan registrasi Nomor 89/DKPP-PKE-III/2014 atas nama Agus Sofyan yang merupakan kuasa hukum dari Adam Baedawi kembali tidak hadir dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Sebelumnya pada sidang perdana yang digelar Rabu (28/5) lalu, Pengadu juga tidak hadir dalam persidangan. “Saya sudah menghubungi via telepon, SMS, email, dan faksmile kepada Pengadu menginformasikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan registrasi Nomor 90/DKPP-PKE-III/2014, Kamis (5/6) melalui video conference yakni ketua majelis hakim Saut Hamonangan Sirait (anggota DKPP) berada di ruang sidang DKPP Jakarta sementara Tim Pemeriksa Daerah yakni Nunuk Nuswandari, Kris Nugroho dan Sri Sugeng Pujiatmiko di Bawaslu provinsi Jatim. Dalam formulir aduan Nomor
Jakarta, DKPP- Menjelang Pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) mengunjungi DKPP pagi tadi, (5/6). Kedatangan Ketua, anggota beserta staf Komnas HAM ini diterima langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie. Pertemuan ini adalah pertemuan kali kedua antara Komnas HAM dan DKPP, setelah sebelumnya digelar sebelum plaksanaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan registrasi perkara Nomor 105/ DKPP-PKE-III/2014, Kamis (05/06). Pemeriksaan yang berlangsung melalui video conference dengan Teradu KPU Kab. Pasuruan, diketuai oleh Dr Valina Singka Subekti (anggota DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah untuk Prov. Jawa Timur. Sidang kali pertama yang beragendakan pembacaan dalil aduan ini berlangsung
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini (Kamis, 5/6) menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara Kabupaten Mimika, Papua. Sidang yang dipimpin Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait digelar melalui video conference di lingkungan Kejaksaan Agung. Para Teradu adalah lima komisioner KPU Mimika dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Mimika. Ada 11 Pengadu yang hadir di
Jakarta, KPU – Sikap ketidakberpihakan menjadi kewajiban bagi seluruh penyelenggara Pemilu. Bagi penyelenggara Pemilu yang berpihak, akan dikenakan sanksi kode etik. “Haruskah sikap politik penyelenggara Pemilu itu netral seperti TNI dan Polri?†kata salah seorang peserta kepada Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie dalam sesi tanya jawab pada acara Rapat Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia KPU