Pengaduan Terhadap Anggota Panwaslu Tanjung Pinang Masuk Unsur Etik

Aktivitas

Jakarta, DKPP– Rapat verifikasi materiil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Jumat (2/5) memutuskan bahwa pengaduan kepada Anggota Panwaslu Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Baharuddin memenuhi unsur pelanggaran etika. Oleh karena itu, pengaduan dengan nomor perkara 94/I-P/L-DKPP/2014 tersebut akan segera disidangkan. Pengaduan ini disampaikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam

Tiga Penyelenggara Pemilu di Sumatera Utara Diperkarakan

Aktivitas

Jakarta, DKPP– Pada Selasa (29/4) lalu, Erik Atrada Ritonga melaporkan Mulia Banurea (Ketua KPU Prov Sumatera Utara), Dewi Eilfriana (Ketua KPU Kab Tapanuli Tengah) dan Pohan Hutabarat (Ketua Panwaslu Kab Tapanuli Tengah) ke DKPP. Adapun pokok aduannya yakni menurut Pengadu telah terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu Caleg atas nama Rufius H. Hutahuruk dari Partai

Gerakan Rakyat Medan Serahkan Petisi ke DKPP

Aktivitas

Jakarta, DKPP– Dengan mengenakan pakaian adat Sumatera Utara, Gerakan Rakyat Medan (GERAM) pada hari ini, Jumat (2/5) menyerahkan petisi yang berisi penolakan atas hasil Pemilu Legislatif di Kota Medan yang digelar pada 9 April 2014 lalu ke DKPP. Petisi tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie. “Kami masyarakat Kota Medan yang tergabung dalam

Prof Jimly Minta Pengaduan Terkait Proses Tidak Dibawa ke DKPP

Aktivitas

Jakarta, DKPP- Banyaknya pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April butuh penegasan tersendiri. Pasalnya, tidak semua dugaan pelanggaran menjadi kewenangan DKPP. Bisa saja itu menjadi kewenangan Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika menerima rombongan calon legislatif (caleg) lintas partai dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk beraudiensi,

Peraturan DKPP Untuk Tertib Administrasi

Aktivitas

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) masih memerlukan pemahaman bersama untuk menyusun lagi beberapa peraturan agar menjadi lebih baik lagi. Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya mempunyai aturan mengenai pengajuan permohonan elektronik dan persidangan jarak jauh. Oleh karena itu, untuk kelengkapan dalam manajemen persidangan perkara di DKPP yang tetap tertib dalam administrasi maka perlu untuk

Pengaduan ke DKPP Mulai Banyak

Aktivitas

Jakarta, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai banyak menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka melaporkan perihal perilaku aparat penyelenggara Pemilu.      Berdasarkan catatan yang masuk ke Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pengaduan yang masuk selama tiga hari terakhir ini, jumlah pengaduan Rabu (30/4) pukul 18.30 sebanyak 15 orang, Selasa