Jakarta, DKPP – Para Teradu, KPU Luwu membantah telah mengusir Panwaslu pada saat rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu 2013. Mereka mengaku telah menyampaikan secara baik-baik. “Kami tidak pernah merasa mengusir Panwaslu sebagaimana diberitakan di media-media lokal. Kami sampaikan, ini rapat pleno tertutup. Sebagaimana dalam peraturan KPU bahwa dalam rapat pleno tertutup
Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Selasa (24/9), dengan agenda mendengarkan keterangan para Saksi. Ada tiga saksi yang dihadirkan oleh Pengadu Rivaldi, sebagai kuasa hukum dari Bop Paputungan. Ketiga Saksi adalah Irianto Mokoginta (sekretaris DPRD Kota Kotamobagu), Marsel Senduk (Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara), serta Nondy Tendean (Kepala Biro Pemerintahan dan
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Jayawijaya, Papua. Sidang digelar di Ruang sidang DKPP lantai 5, Gedung Bawaslu Jl MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Adapun agenda dalam sidang kedua ini yakni pemeriksaan bukti dan saksi yang diajukan.
*** Terkait Adanya Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang Bermasalah Jakarta, DKPP – Para Teradu menyampaikan argumennya dalam meloloskan pasangan H Basri Suli dan Thomas Toba sebagai calon bupati dan wakil bupati Luwu 2013. “Sebelum menetapkan bakal paslon yang memenuhi syarat, khususnya untuk paslon Basri Suli dan Thomas Toba, KPU Luwu telah melakukan klarifikasi ke
Jakarta, DKPP – Meski Pengadu belum hadir, sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Luwu dilanjutkan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No 14, Selasa (24/09) pukul 10.00. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Nelson Simanjuntak serta Valina Singka Subekti. Pihak Teradu, ketua dan empat anggota KPU Luwu hadir lengkap; H
Lombok, DKPP –Sejak dibentuk hingga satu setengah tahun menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memroses pengaduan sebanyak 510 perkara. Dari angka sebesar itu direhabilitasi 315 orang, yang dikenakan sanksi teguran tertulis 101 orang, pemberhentian sementara 13 orang, dan pemberhentian tetap 98 orang. “Dengan banyaknya anggota penyelenggara Pemilu yang dikenakan sanksi, sudah semestinya apabila
Lombok, DKPP- Salah satu tujuan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengaduan pelanggaran kode etik di Lombok adalah membekali Bawaslu Provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kabupaten/kota. “Yang bisa menerima pengaduan Bawaslu. KPU tidak bisa menerima. Akan
Lombok, DKPP– Sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara umum diselenggarakan secara terbuka dengan prinsip cepat dan sederhana. Para pihak, baik Pengadu dan Teradu menjadi aktor utama, mereka yang harus melakukan pembuktian. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber sesi pembulatan dalam acara Bimbingan Teknis Tata Cara
Lombok, DKPP- Anggota DKPP, Nelson Simanjuntak (ex officio Bawaslu) mengungkapkan tidak ada conflict of interest di DKPP. Hal tersebut diungkapkan Nelson, dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Sabtu (21/9) di Lombok. Sebelumnya, salah seorang peserta Bimtek menanyakan efektivitas serta independensi kinerja DKPP terkait kesekretariatan DKPP
Lombok, DKPP– Dengan melonjaknya jumlah perkara yang diadukan ke DKPP dan diprediksi akan semakin bertambah menjelang 2014, DKPP memformulasikan akan membentuk tim pemeriksaan di daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pasal 18. Oleh sebab itu lah, dalam Bimtek yang digelar di Lombok, Sabtu