Prof Muhammad Jelaskan Arti Penting Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Mamuju, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad menjadi narasumber dalam acara Diskusi Publik Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan tema Pengawasan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jumat (26/1/2018) di Jln. Jend.Soedirman, Mamuju – Sulawesi Barat.    Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten se-Sulawesi Barat, Media Massa se- Sulawesi Barat, akademisi

DKPP Sidang Anggota Panwascam Duripoku

Mamuju, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) menggelar sidang kode etik  dengan Teradu Dzul Henderiawan, anggota Panwascam Duripoku Kab. Mamuju Utara, Sulawesi Barat, di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, pada Jumat (26/1/2018) pukul 09.00 WITA.  Selaku Ketua Majelis: Prof Muhammad, dan anggota majelis  Sufan Sulo, ‎Mursalim,  â€ŽSukaji Sarbi. Pengadu adalah  Ketua dan Anggota Panwas

Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Kunjungi DKPP

Jakarta, – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Anggota Harjono, Prof Teguh Prasetyo menerima kunjungan dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KKP RI) bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI), Jumat (26/1/2018).  Rombongan diterima di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Lantai 5, JL. MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat.   Hadir Titi

Lontarkan Kalimat Tidak Patut dalam Rapat Rasionalisasi Anggaran, Anggota KPU Bali Disidang DKPP

Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Teradu I Wayan Jondra, Jumat (26/1). Teradu adalah Anggota KPU Provinsi Bali. Dia didalilkan telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tidak sopan, dan tidak patut dalam Rapat Pembahasan Rasionalisasi Anggaran Pilkada Bali 2018 pada tanggal 27

Alfitra: Kode Etik Harus Jadi Way Of Life Penyelenggara Pemilu

Badung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salam, mengatakan bahwa DKPP akan terus memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan Pemilu supaya lebih berintegritas dan bermartabat. Hal itu disampaikan dalam pengantar Rapat Koordinasi Persiapan Teknik Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP RI yang bertempat di Hotel Grand Inna, Kuta-Bali, Kamis (25/1). Alfitra juga

Jajaki Potensi Kerjasama, Prof Muhammad Kunjungi Ombudsman Sulawesi Barat

Mamuju, DKPP –  Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)     Prof Muhammad melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, Kamis 25/1. Kunjungan ini dilakukan sehari sebelum DKPP menggelar sidang kode etik di Kota Mamuju. Sesuai Jadwal, Jumat 26/1 DKPP akan menggelar dua sidang pemeriksaan dengan Teradu anggota Panwascam Duripoko Kab. Mamuju Utara dan ketua

Ketua DKPP : Tegakkan Demokrasi Berdasarkan Etika

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meskipun bukan  institusi yang  diserahi tugas secara langsung untuk menyelenggarakan Pemilu, namun sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP mengimbau stake holders untuk menegakkan demokrasi berdasarkan etika. Hal ini disampaikan ketua DKPP, Dr. Harjono pada acara, “Diskusi Awal Tahun Pencapaian 2017 dan Proyeksi 2018”, yang diselenggarakan

Pengadu dan Teradu Saling Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang ke dua terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Rini  Rianti Andrianti, anggota Panwaslu Kota Jakarta Utara, Rabu 24/1. Teradu diadukan dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Kelapa Gading tahun 2017 lalu. Pengadu dalam perkara ini adalah Mohammad Yusuf dan M. Sidik

Abaikan Rekomendasi, KPU Provinsi Papua Disidang DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa ketua dan anggota KPU Provinsi Papua, Senin (22/1). Adam Arisoi, Beatrix Wanane, Sombuk Musa Yosep, Izak R. Hikoyabi, dan Tarwinto selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik dengan perkara Nomor 1/DKPP-PKE-VII/2018 yang diadukan Gatot Rusbal dan Iwan K. Niode.