Tanjung Pinang,
DKPP- Anggota
DKPP, Dr. Valina Singka Subekti menjelaskan betapa pentingnya pengawasan publik
terhadap pelaksanaan Pilkada di setiap daerah. Hal tersebut disampaikan Valina
saat menanggapi pertanyaan salah satu peserta Sosialisasi terkait netralitas
birokrasi di daerah terutama saat ada incumbent yang maju kembali dalam
Pilkada, siang tadi, Rabu (27/5) di Aula UMRAH, Tanjung Pinang.
Diakui
Valina, hingga saat ini memang tidak mudah untuk membangun netralitas birokrasi.
Hal ini tidak lepas dari kondisi masa lalu, pada era Orde Baru dimana terdapat
tiga pilar yang paling berkuasa saat itu, yakni Abri, Birokrat, dan Golkar.
“Kita
semua tahu, kekuasaan ibarat kue yang diperebutkan, siapapun ingin
memperebutkannya,†jelas Valina.
Mengutip
definisi politik dari Harold Lasswell yaitu “who gets what, when, how yang artinya siapa mendapatkan apa, kapan dan
bagaimana†, bukan rahasia umum lagi, bila
beberapa oknum menggunakan berbagai cara
untuk mendapatkan kekuasaan. Dijelaskan Valina, tak sedikit oknum birokrat yang
melakukan “perselingkuhan†dengan calon tertentu terutama incumbent. Disitulah
peran penting dari penyelenggara Pemilu untuk memutus rotasi mata rantai
hubungan gelap tersebut.
“Jika
itu semua dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan publik juga mengawasinya,
maka Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, akuntabilitas dan kredibel akan
terlaksana†tutup Valina. (Susi Dian Rahayu)
Editor: Dio