Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, selain telah membangun tata kelola terpadu antarpenyelenggara Pemilu, pihaknya sudah menandatangani kerja sama membangun Graha Pemilu. Walau pun untuk kebijakan anggaran sekarang, tidak menguntungkan untuk ide ini.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan DKPP, di kompleks DPR RI Senin siang (8/7), sekitar pukul 10.00. Selain Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi II DPR RI, RDP dihadiri oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dengan didampingi anggota Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, dan Ida Budhiati.
“Ide ini sudah hampir mau gol (terwujud) tahun lalu. Namun, tidak jadi,” kata Jimly.
Lanjut pengajar Tata Negara di Universitas Indonesia itu, ada beberapa lokasi yang bisa dijadikan alternatif lokasi Graha Pemilu. “Misalnya, Sekretariat Negara menawarkan tempat di Kemayoran,” katanya.
Tetapi, kata Jimly, di gedung Bawaslu sekarang, Sekretariat Negara dua lantai, Bawaslu dua lantai dan DKPP satu lantai, di paling atas. Ada informasi, kantor Sekneg mau pindah. “Seandainya jadi pindah, maka kebutuhan untuk Bawaslu bisa tercukupi,” ujar dia.
Atau, sambung dia, Komisi II DPR mengupayakan ketiga lembaga ini, Bawaslu, KPU dan DKPP, disatukomplekan. Meskipun gedungnya tidak perlu sama. “Maka kami anggap Jalan Thamrin itu sangat strategis untuk dijadikan rumah kepemiluan,” katanya.
Apalagi, lanjut dia, di belakang kantor Bawaslu ada kantor Kementerian Keuangan, tanah negara yang tidak terpakai. Sehingga gedung itu bisa dimaksimalkan. “Jadi tidak perlu gedung baru. Saya menilai ide ini tidak bertentangan dengan kebijakan anggaran, dalam rangka penghematan,” tutup dia. [TTM]