Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan
langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu.
Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung
maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP.
Data per 16 Mei 2016, sebanyak 1.495 pengaduan dan/atau laporan
ditolak dan 752 pengaduan dan/atau laporan disidangkan. Dari 752 pengaduan
dan/atau laporan yang disidangkan, sebanyak 2.879 orang yang sidang terdiri atas 1.654 orang
direhabilitasi nama baik mereka, 743 orang diberi peringatan,
30 orang diberhentikan sementara,
369 orang diberhentikan tetap dan
83 ketetapan.
Data tersebut memperlihatkan, hilir dari semua permasalahan,
mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan non tahapan
penyelenggaraan pemilu beririsan dengan persoalan etika penyelenggara pemilu
dalam melayani peserta, pemilih dan pemangku kepentingan.
Khusus Kalimantan Tengah, data yang diperoleh dari Sekretariat DKPP tahun
2013, 2014, 2015 hingga tahun 2016 pengaduan yang masuk adalah sebanyak 13, 11,
9 dan 4 perkara.
Setelah pembukaan FGD pada semalam, pagi ini FGD dilanjutkan dengan pemetaan problematika pemilukada yang berlangsung dalam kurun waktu
2012-2014 dan Pemilukada Serentak 9 Desember 2015, problematika pemilu anggota legislatif
2014 dan pemilu Presidan dan Wakil Presiden 2014.
“Setidaknya pemilu-pemilu tersebut memberikan banyak pengalaman dan informasi problematika penegakan hukum
pemilu. Hal ini menjadi bukti kinerja DKPP dalam
mengawal kehormatan penyelenggara pemilu selama kurun waktu empat tahun,†kata Nur Hidayat Sardini.
Menurut Ketua
Bawaslu periode 2008-2001 ini, target kegiatan ini adalah tersusunnya buku
laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban lembaga KPU, Bawaslu, dan
DKPP dalam kerangka satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu tahun
2012-2017, diberi judul “Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2012-2017:
Evaluasi dan Usulan Perbaikanâ€. Buku ini akan disampaikan kepada presiden dan
DPR RI.
Hadir dalam
FGD, anggota DKPP Saut H. Sirait, komisioner KPU Juri Ardiansyah dan pimpinan
Bawaslu, Daniel Zuchron. Turut hadir pula Kepala Biro DKPP Ahmad
Khumaidi, Kepala Bagian Administrasi Pengaduan Dini Yamashita, Kasubbag
Analisis dan Pengaduan Wilayah II Arif Ma’ruf Suha beserta staf di lingkungan
sekretariat Biro DKPP.[Diah Widyawati_3]