Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad mengimbau penyelenggara pemilu untuk meningkatkan ‘sensor’ kode etik seiring dengan dimulainya tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Imbauan tersebut disampaikan Prof. Muhammad dalam kelas daring Madrasah Pemilu 2022 yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Demokrasi dan Pemilu (LSDP) pada Sabtu (25/6/2022) pagi.
“Hati-hati saudara penyelenggara semua, saat argo tahapan (pemilu dan pilkada serentak 2024) sudah jalan maka sensor kode etik saudara harus lebih bagus. Andaikan kendaraan, servis berkala aki-nya, aki-nya adalah kode etik,” katanya.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi memulai tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 pada 14 Juni 2022.
Selain tahapan pemilu telah dimulai, sensor kode etik diperlukan seiring meningkatnya kegiatan elit dan partai politik yang diliput oleh media massa. Kondisi tersebut sulit dihindari oleh penyelenggara pemilu.
“Senyum anda (penyelenggara) kepada partai politik juga harus sama, jangan karena petahana kemudian jadi berbeda. Ini yang kadang-kadang penyelenggara tidak sadari,” sambung Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017.
Dalam kesempatan ini, Muhammad juga menegaskan jika profesionalisme dan kepatuhan penyelenggara terhadap hukum dan peraturan kepemiluan merupakan bagian dari penghormatan kepada etika. Namun, itu saja tidak cukup perlu dikuatkan dengan kode etik.
“Sehingga yang diharapkan DKPP adalah tidak hanya ahli atau profesional dalam tata kelola pemilu, tetapi ahli tata kelola perilaku pemilu,” tegasnya.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini juga menekankan pentingnya kode etik sebagai fondasi bagi penyelenggara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
“Kode etik ini adalah fondasi. Kalau satu bangunan fondasinya kuat, mau seperti apa bentuk dan rupa di atasnya pasti tidak masalah,” pungkasnya. (Humas DKPP)