Kendari, DKPP – Ada pemandangan
yang tidak biasa saat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang
kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu anggota dan ketua KPU Kab. Bombana
serta anggota Panwaslu Bombana di
Mapolda Sulawesi Tenggara, Selasa 8/8 hari ini.
Pintu masuk ruang sidang di
lantai 2 nampak dijaga oleh empat orang petugas kepolisian lengkap dengan
senjata laras panjang . Mereka adalah satuan Sabhara Polda Sulawesi Tenggara.
Satuan ini adalah tulang punggung keamanan sehari-hari, melakukan tugas-tugas
beresiko tinggi seperti pengamanan obyek vital, pengawalan pusat perekonomian,
dan sebagainya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sabhara dilengkapi satu
senapan khusus yang disebut Sabhara V2 buatan Pindad.
Melihat situasi yang berbeda
selama melakukan tugas liputan dan dokumentasi sidang DKPP di beberapa Mapolda
di seluruh Indonesia, hal ini menimbulkan rasa keingintahuan staf publikasi dan
sosialisasi DKPP yang bertugas. Apakah ada situasi keamanan tertentu yang menyebabkan
sidang DKPP kali ini harus dijaga sedemikian ketatnya.
Dijumpai di ruang kerjanya, Kabag
Dal Ops Polda Sulawesi Tenggara Kompol Irwan Andi menjelaskan kepada humas
DKPP. “Tidak ada yang spesial mbak, setiap ada kegiatan yang menggunakan
fasilitas Polda Sultra dan untuk mengantisipasi
hal-hal yang tidak diinginkan SOP kami memang seperti ini,†kata Andi.
“Beberapa kali DKPP sidang di
Mapolda Sultra ini Pak, melalui vidcon tapi tidak ada pengamanan dengan Shabara
bersenjata,†tanya staf DKPP.
Menurut Irwan Andi apa yang
dilakukan merupakan bagian dari standar operational prosedur (SOP) Mapolda
Sultra. Siapapun yang melaksanakan kegiatan di Mapolda SOPnya tetap akan seperti
ini. Begitu juga jika ada kegiatan di luar markas, misalnya kegiatan sidang ini
dilakukan di Bawaslu anggota tetap bersenjata.
“Kita siapkan pengamanan secara
personalnya, SOP di penjagaan saja sudah pakai sistem senjata. Belajar dari
kasus-kasus yang pernah terjadi (banyak kantor polisi yang menjadi sasaran penyerangan-red)
hal itu kita antisipasi juga. Pengalaman situasi sekarang kan di markas polisi banyak kejadian, aparat tidak
mencurigai oknum dari mana, orang yang bersengketa atau yang kayak gimana. Tapi
kan orang bisa saja memanfaatkan momen, apalagi
sidang DKPP bersifat terbuka masyarakat bisa hadir, media juga,†tambah Andi.
“Dengan pengamanan yang ketat setidak-tidaknya
orang yang berniat tidak baik kepada
masyarakat yang hadir atau personil DKPP yang bertugas akan berpikir
ulang. Selain menjaga keamanan markas adalah kewajiban bagi kami untuk melindungi
dan mengayomi masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi lembaga lain di luar DKPP
misalnya kementrian, pemda jika melakukan kegiatan,†tambah dia.
“Bapak Kapolda telah
memerintahkan kepada kami untuk memfasilitasi sidang DKPP. Tidak ada masalah,
asalkan sebelumnya telah bersurat dan menyampaikan jadwal, kami siap
memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kami
melihat situasi dan intensitas, apalagi sekarang sudah mau 17 Agustus . Intinya
kami tetap sesuai SOP memberikan keamanan di markas, bukan karena ini Bombana, kami
tidak masuk ke materi sidang, tidak ada perlakuan khusus semua daerah pun jika
bersidang di sini SOPnya akan tetap sama. SOP pengamanan di markas apalagi
jam-jam dinas, kami tetap mengamankan anggota, masyarakat, tamu atau kegiatan
yang dilakukan di lingkungan markas,†tegasnya. [Diah Widyawati_2]