Palu, DKPP – Politik uang (money politics) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kedua ancaman ini perlu diantisipasi agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar.
Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Kamis (25/7/2024).
“Potensi ancaman ini perlu diantisipasi sejak dini agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Ratna Dewi Pettalolo.
Politik uang, sambung Ratna Dewi, menyebabkan konflik antara peserta Pilkada dengan penyelenggara. Pada Pilkada Serentak 2024, praktik ini mengalami perubahan seiring dengan maraknya penggunaan platform digital dalam transaksi keuangan.
Sedangkan ASN yang melanggar prinsip netralitas akan membuat konflik antara peserta dengan birokrasi. Konflik ini diprediksi melonjak signifikan seiring dengan dimulainya tahapan pelaksaan Pilkada 2024.
“Money politics akan banyak (terjadi) menggunakan teknologi digital. Sedangkan konflik peserta dengan birokrasi bisa dipicu oleh motif mempertahankan jabatan, hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, serta intervensi dari pimpinan atau atasan,” ungkapnya.
Ratna Dewi menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi berbagai pihak untuk memastikan kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Tengah. Ia mengajak masyarakat, termasuk aparat keamanan, penyelenggara, dan peserta Pilkada, untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan.
“Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024,” tutupnya.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Polri, TNI, Bawaslu, KPU, serta berbagai organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini diisi dengan diskusi untuk mengantisipasi seluruh ancaman pelaksanaan Pilkada serentak 2024. (Humas DKPP)