Batam, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa semua jajaran penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia harus mempelajari kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Hal ini disebutnya untuk kesuksesan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2024.
Demikian disampaikan Ratna Dewi dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas penegakan Kode Etik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kota Batam di Kota Batam, Sabtu (5/10/2024).
Meskipun secara keseluruhan dapat dikatakan sukses, akan tetapi Ratna Dewi tidak menutup mata akan sejumlah kekurangan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
“Evaluasi dari Pemilu 2024 adalah tentang etika Pemilu oleh peserta Pemilu dan etika penyelenggara Pemilu,” kata perempuan yang karib disapa Dewi ini.
Dalam kegiatan diikuti oleh ratusan penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc yang berasal dari PPK dari 12 kecamatan dan PPS 64 kelurahan se-Kota Batam ini, Dewi pun berpesan agar seluruh jajaran penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc di Kota Batam agar senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik.
Ia menambahkan, berdasar sejumlah perkara yang diperiksa DKPP pada tahun ini ditemukan adanya praktik pemindahan atau penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi suara di beberapa daerah.
“Kata kuncinya adalah kejujuran. Bukan kami menuduh, kami hanya mengingatkan bahwa jangan sampai ada pemindahan suara,” ucap Dewi.
Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022 ini sangat menyayangkan dengan adanya praktik-praktik tersebut. Ia menegaskan bahwa DKPP tidak main-main dengan praktik-praktik yang menodai kemurnian suara rakyat.
“Ada penyelenggara Pemilu yang sudah kami pecat karena terbukti (mengubah suara, red.),” tegasnya.
Dewi menyebut politik uang sebagai praktik lain yang harus diwaspadai dalam tahapan Pilkada serentak 2024.
Dalam kesempatan lain pada kegiatan yang diadakan Bawaslu Kota Batam di hari yang sama, Dewi juga mewanti-wanti agar semua pihak harus bahu membahu untuk mencegah praktik politik uang dalam Pilkada 2024.
Kepada 100 perempuan yang menjadi audies dalam kegiatan yang diadakan Bawaslu Kota Batam, Dewi mengatakan peran perempuan sangatlah penting dalam mencegah dan menolak praktik politik uang.
“Jangan berharap Pilkada akan baik kalau kita memperlakukannya dengan baik,” kata Dewi.
Menurut Dewi, Pemilu dan Pilkada adalah cara konstitusional untuk mengganti kepemimpinan di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga Pemilu dan Pilkada disebutnya menjadi kunci kelahiran pemimpin yang baik dan berintegritas, baik di tingkat nasional dan daerah.
Ia menambahkan, kaum perempuan seharusnya dapat menjadikan Pemilu dan Pilkada sebagai pintu masuk untuk sejumlah isu, seperti menghilangkan praktik diskriminasi gender, menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan keberpihakan untuk perempuan.
“Jangan tanya pembagian sembako kalau ada kampanye. (Pembagian sembako) itu hanya sesaat dan akan cepat habis, dan peserta Pemilu akan beranggapan tugasnya hanya untuk menyenangkan pemilih saat kampanye saja,” terang perempuan yang dijuluki Srikandi Pemilu dari Timur ini.
Dewi pun berharap semua perempuan, baik yang terlibat sebagai penyelenggaraan Pemilu maupun pemilih dalam Pilkada, dapat meningkatkan porsi perannya dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Menurutnya, kaum perempuan Indonesia harus menjadi perempuan yang berkualitas dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Jangan jadi perempuan yang membebani negara, perempuan sangat penting dalam peningkatan kualitas demokrasi kita,” kata Dewi. [Humas DKPP]