Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salam, memimpin Rapat Koordinasi Teknis Persiapan
Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP RI bertempat di Hotel
Fairfield-Marriot Surabaya pada Jumat, (9/2).
Mengawali sambutannya Alfitra mengucapkan terima kasih kepada para
peserta rapat. DKPP membangun tradisi baru dengan
menggelar rapat sebagai checking list persiapan sidang.
“Rapat persiapan ini sebagai
sharing knowledge dari TPD, Penyelenggara Pemilu, dan jajaran Polda untuk melihat kondisi sosial politik yang belum diketahui, juga
potensi-potensi pelanggaran beserta pemetaannya,†kata Alfitra.
Jika kita melihat catatan, lanjut Alfitra, maka Jawa Timur merupakan
wilayah tengah dengan titik rawan paling tinggi, serta memiliki tensi yang
tinggi dalam pelaksaan Pilkada 2018 mendatang. Peningkatan ini terutama dari
jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP berkaitan dengan rekrutmen panwas beserta
jajaran dibawahnya.
“Bisa diprediksi jumlah
Pengaduan yang masuk akan meningkat usai tahapan Penetapan Paslon 12 Februari
2018 mendatang, terutama berkaitan dengan ijasah Paslon dan persyaratan
dukungan,†lanjut dia.
Menurut Alfitra selama rentang waktu mulai 12 Februari 2018, masa kampanye, hingga hari-H pencoblosan pada 27 Juni
2018 mendatang, tensi ini menjadi semakin tinggi. Dinamika-dinamika menjelang
hari-H akan
terus ada dan menjadi tanggung jawab semua pihak.
“Jawa Timur sebagai all NU (Nahdlatul Ulama-red)
final, pelaksanaan Pilkada bisa rukun semua atau sebaliknya, dan semestinya
Polda sudah bisa memastikan. Apalagi banyak faktor yang tidak bisa diduga
terutama berita hoaks, jangan sampai semakin melebar dan mengganggu pelaksanaan
Pilkada, pungkasnya.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebelum digelarnya sidang dugaan
pelanggaran KEPP dengan Teradu Ketua KPU Kab. Pasuruan, Sabtu (10/2). Turut
hadir Tim Pemeriksa Daerah; Kris Nugroho, Nunuk Nuswardani, dan M. Amin,
jajaran Polda, dan Sekretariat KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
[Nurkhotimah]