Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo berpesan agar penyelenggara pemilu tetap berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu.
Pesan ini disampaikannya untuk seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari jajaran di tingkat paling bawah hingga teratas ketika menjadi narasumber dalam Webinar Nasional yang diadakan DKPP dengan tema “Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Banten” pada Sabtu (21/11/2020).
“Yaitu kemandirian, etika pemilihan yaitu transparan dan terbuka, dengan demikian, teori keadilan bermartabat ini pemilu harus bekerja secara simultan, bersinergi untuk mewujudkan pilkada yang bermartabat,” jelasnya.
Teguh mengungkapkan, hal ini telah disampaikannya beberapa waktu lalu dalam sebuah bimtek untuk penyelenggara pemilu.
Dalam webinar ini, ia juga memaparkan tentang teori Keadilan Bermartabat yang digagasnya sendiri. Menurut Teguh, teori ini dibangun dengan postulat, arus atas dan arus bawah, pikiran Tuhan dari luhur dengan tujuan memanusiakan manusia.
Teori Keadilan Bermartabat, terang Teguh, dibangun melalui perenungan yang mendalam. Sebagai sebuah teori, Keadilan Bermartabat juga tidak berdiri sendiri, melainkan tunduk kepada lapisan-lapisan hukum, mulai dari arus atas ke arus bawah dan kembali lagi ke arus atas.
“Nah inilah skopa keadilan bermartabat. Yang pertama dari filsaffat, kemudian menghasilkan suatu teori, kemudian melahirkan dogmatika, kemudian melahirkan praktek hukum,” terang Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.
Ia menambahkan, teori ini juga menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Menurut Teguh, nilai-nilai luhur dalam Pancasila tidak seharusnya dirusak oleh kepentingan sesaat yang cenderung terjadi dalam Pilkada atau Pemilu nasional.
Dengan demikian, menurut Teguh, praktik-praktik dalam sebuah pesta demokrasi sejatinya haruslah berbanding lurus dengan nilai-nilai Pancasila.
Ia pun menyebut berbagai praktik kecurangan dalam kontestasi pilkada, seperti politik uang, penyebaran hoax dan ujaran kebencian misalnya, sebagai hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila.
Praktik-praktik kecurangan itu, kata Teguh, takkan muncul jika setiap insan dari bangsa Indonesia tetap berpijak dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah ini pun menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
“Oleh sebab itu, dari situ kita harapkan dari pilkada ini, jangan mengganggu, menggoyangkan sendi-sendi persatuan bangsa. Tetapi malah memperkuat suatu bangsa,” pungkasnya. [Humas DKPP]