Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo mengungkapkan terkait lokal wisdom atau kearifan lokal dalam pertimbangan putusan DKPP. Kearifan lokal adalah salah satu dari 27 butir rekomendasi yang dihasilkan dalam bimtek di Surabaya.
“Saya tadi mendengar rekomendasi dari koordinator tenaga ahli tentang local wisdom dalam pertimbangan putusan. Tadi malam di Bali, saya sempat bercakap-cakap lama dengan Ketua KPU, Bawaslu Rektor dan tokoh-tokoh di Bali. Nilai adat di sana mempunyai daya ikat. Jika kita tidak taat pada nilai adat, maka kita akan dikucilkan dalam masyarakat. Dalam pikiran teori hukum di situlah namanya sifat hukum yang material,” katanya.
Penulis buku Filsafat Pemilu ini mengatakan rekomendasi yang telah dihasilkan dalam bimtek ini membawa kepada perenungan bahwa regulasi apapun tidak selalu dan tidak ada yang sempurna. “Tadi di kelas adalah input untuk menyempurnakan suatu regulasi ke depan,”lanjutnya.
Penggagas Teori Keadilan Bermartabat ini selalu berpesan di setiap tempat yang dikunjunginya bahwa di dalam kontestasi ini tidak ada situasi yang pasti normal tetapi anomaly. Di posisi ketidaknormalan itulah Prof. Teguh berpesan kepada penyelenggara pemilu dan jajarannya untuk selalu berpijak pada filsafat pemilu.
“Yakinlah kalau kita berpijak pada filsafat yang merupakan derivasi dari Pancasila maka akan terwujud suatu pilkada yang bermartabat. Dalam konteks hukum, ada yang namanya doktrin atau pendapat-pendapat yang mempunyai daya ikat. Jadi, meskipun bukan undang-undang, doktrin itu punya daya ikat,” jelasnya.
Lebih lanjut Prof. Teguh menjelaskan, bermartabat artinya memberi penilaian bagi nilai, memberi penghargaan pada kejujuran dan integritas. Jadi, martabat itu nilai tertinggi yang harus dicapai. Oleh karena mempunyai daya ikat, penyelenggara jangan terjebak dari siklus yang rutin. Jika terjebak dalam hal yang rutin maka akan menjadi stagnan dan berpotensi untuk diadukan ke DKPP. Tetapi penyelenggara harus berani berkreativitas namun tetap bisa dipertanggungjawabkan dari segi etik.
“Saya senang sekali pada pertemuan yang dihadiri oleh 14 provinsi ini kita bisa saling bersapa. Karena silaturahmi dan bisa berbagi ilmu. Orang yang berbagi ilmu itu orang yang bahagia, karena menanamkan kebijakan kebaikan. Yakinlah bahwa kita sudah membangun pilkada bermartabat di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.
“Jadi Pemilu berintegritas diberi roh atau spirit yang namanya bermartabat kalau tidak hanya yang rutin rutin itu rentan untuk diadukan,” pungkasnya. [Humas DKPP]