Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menyatakan, pelaksanaan pemilu yang bermartabat harus mempunyai sebuah dasar pemikiran atau filsafat pemilu.
Menurutnya, pemilu sekarang ini belum terpikirkan dasarnya. Padahal setiap hal yang muncul itu pasti ada dasarnya, terlebih agenda pemilu ini yang dinilai merupakan hajatan sakral bangsa.
Ia mencontohkan bangsa Indonesia yang terbentuk melalui satu komitmen politik yang terus dijaga sehingga Indonesia masih tetap berdiri hingga saat ini. Teguh menegaskan, komitmen ini harus dijaga serta dijadikan dasar kepemiluan yang berbasis Pancasila.
“Kalau tidak ada nilai di atas, nanti bisa chaos karena Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku dan budaya. Kajian kepemiluan harus diprioritaskan, bukan hal-hal teknis yang diprioritaskan,” katanya dalam diskusi Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
“Rumah bisa berdiri kokoh, diterpa angin dan badai tetap berdiri, itu pondasinya bagus dan kuat,” imbuh Teguh mengibaratkan.
Di tempat sama, Ketua Bawaslu RI Abhan berpandangan, nilai-nilai dasar atau filosofis kepemiluan memang sangat dibutuhkan. Sayangnya, para pembuat UU Pemilu disebutnya tak memahami hal tersebut. Akibatnya, memang UU Pemilu dalam kurun waktu ke belakang kerap kali mengalami perubahan.
“Terkait money politics misalnya, dalam UU 7/2017 ini saya lihat memang kurang tegas. Misalnya pada tahapan kampanye, subyek yang bisa dijerat ini pelaksana tim kampanye, selain tidak bisa dijerat aturan,” jelas Abhan.
Sementara Kepala Biro Teknis dan Humas KPU Nur Syarifah menegaskan, kebutuhan nilai filosofis pemilu harus diatur untuk dimasukkan dalam norma. Hal ini agar pondasi pesta demokrasi itu menjadi kuat.
“Saya melihat bahwa jangan-jangan (sekarang) ada kekurangan dari kajian filsafat dalam kepemiluan,” ungkapnya.
Ngetren Media DKPP kali ini bertema Filsafat Pemilu dan Pemilu Bermartabat. Narasumbernya selain DKPP, KPU dan Bawaslu juga berasal dari kalangan akademisi yakni, Prof Dr Ni’matul Huda, Guru Besar Hukum Tata Negara, UII Yogyakarta , Prof. Abdul Halim Barkatullah , Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr Jeferson Kameo, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan Dwi Putra Nugraha, SH., MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Presenter Layar Pemilu, CNN TV Budi Adi Putro menjadi host acara ini.[Wildan]