Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) RI Prof Muhammad, berharap tak timbul klaster pada Pilkada di 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal ini disampaikannya dalam acara “Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media)” di Kota Makassar, Rabu (9/12/2020).
“Kita tidak berharap Pilkada menimbulkan klaster namun kita juga tidak berharap adanya Pandemi menurunkan kualitas pilkada,” ujar Muhammad.
Selain itu ia juga kembali mengingat kepada penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga integritas. Integritas, kata Muhammad, takkan dapat terwujud tanpa kesadaran untuk melakukannya secara sukarela.
Membicarakan integritas, lanjutnya, tentu akan berkaitan erat dengan etika. Dalam konteks pilkada 2020, salah satu contoh etika yang harus dipegang semua penyelenggara pemilu adalah menjaga jarak dengan kandidat.
Menurutnya, penyelenggara pemilu tidak boleh terlalu dekat dengan tim pasangan calon atau kandidat itu sendiri. Karena menyangkut integritas.
“Bicara integritas tentu menyangkut etika. Di sinilah peran DKPP bersikap bila ada oknum penyelenggara yang menyalahi aturan,” ujar Muhammad.
Berkaitan dengan kode etik, Muhammad pun menyerukan agar seluruh penyelenggara pemilu untuk tidak mengunjungi kedai kopi atau warkop. Hal ini untuk menghindari pertemuan secara tidak sengaja dengan para peserta pilkada yang nantinya berpotensi diadukan ke DKPP.
“Tidak hanya di warkop. Tapi berlaku pula di media sosial. Seperti group WhatsApp,”kata Muhammad.
Lanjut Muhammad, menyangkut etika bukan benar salah. Tapi patuh atau tidak patuh. Jika melakukan pelanggaran tentu ada sanksi tegas yang akan diberikan.
Ia juga mengingatkan kepada KPU untuk tidak mengumumkan hasil quick count yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei yang menggelar pilkada serentak di 270 daerah karena menyalahi aturan.
“Aturan di negara ini berbeda dengan Australia. Di mana KPU diberikan kewenangan umumkan hasil quick count,” jelasnya.
Kepada wartawan yang hadir dalam Ngetren Media ini, ia mengungkapkan bahwa Sulsel merupakan masuk dalam lima besar daerah terbanyak jumlah pengaduan penyelenggara pemilu pada tahun ini.
Karenanya, ia pun meminta agar insan pers di Sulsel untuk mengawasi perilaku seluruh penyelenggara pemilu di wilayah ini.
Turut hadir sebagai narasumber dalam kesempatan yang sama, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Masyarakat Provinsi Sulsel Prof Dr Ma’ruf Hafidz, SH., akademisi dari Universitas Hasanuddin Dr Hasrullah, dan Manajer Digital Tribun Timur Masyur Amirullah. [Humas DKPP]