Jakarta, DKPP – Peradilan etika penyelenggara pemilu yang dilaksanakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah dicontoh banyak negara di dunia. Indonesia menjadi negara pertama di dunia sekaligus pelopor dalam membangun sistem dan infrastuktur peradilan etika penyelenggara pemilu.
Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Pembukaan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, pada Rabu (11/11/2020) siang.
“Sistem peradilan etika penyelenggara pemilu ini telah dicontoh dan ditiru banyak negara di dunia. Ada beberapa KPU dan Bawaslu dari sejumlah negara berkunjung ke DKPP, belajar bagaimana membangun peradilan etika penyelenggara pemilu yang sifatnya terbuka,” ungkap Muhammad.
Peradilan etika yang diselenggarakan DKPP dilakukan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Seluruh penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP secara langsung dan tidak boleh diwakilkan kepada kuaa kepada pengacara atau kuasa hukum.
Sejak era kepemimpinan Prof. Jimly Ashiddiqie pada periode 2012-2017, sambung Muhammad, concern DKPP dalam menjalankan peradilan etika bagi penyelenggara pemilu adalah patut atau tidak patut, bukan benar atau salah.
Muhammad mencontohkan selama masa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, DKPP mengimbau penyelenggara pemilu menjauhi kedai kopi yang menjadi tempat berkumpulnya pasangan calon tim sukses, partai politik, pendukung atau simpatisan, dan lainnya.
“Kalau benar atau salah, penyelenggara ke kedai kopi bayar sendiri tidak ada salah. Tetapi publik akan melihat itu patut atau tidak patut, bukan benar atau salah. Itu adalah etika, patut atau tidak patut,” lanjutnya.
Dalam Konferensi Nasional tersebut, Muhammad meminta penyelenggara pemilu untuk memedomani Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu. Aturan tersebut menjadi katalisator bagi penyelenggara dalam mengelola kepercayaan publik terkait penyelenggaraan pemilu.
“Core business penyelenggara pemilu adalah public trust. Kalau bisa mengelola kepercayaan itu dengan baik maka akan menghasilkan pilkada atau pemilu yang berintegritas,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa ini diselenggarakan atas kerjasama DKPP dengan MPR RI dan Komisi Yudisial (KY). Konferensi dibuka langsung oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. [Humas DKPP]