Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) “Election Visit Program 2019” di Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Jakarta, pada Selasa (16/4/2019).
Kepada peserta diskusi, Muhammad menjelaskan tentang DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu sekaligus penegak kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Ia menguraikan bagaimana DKPP berdiri hingga tantangan DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.
Selain itu, ia juga mengungkapkan keterbukaan informasi yang telah diberlakukan oleh lembaga yang akan berulang tahun ke-7 pada 12 Juni mendatang. Muhammad mengatakan, satu-satunya yang tidak terbuka di DKPP hanyalah rapat pleno untuk menentukan putusan dari perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disidangkan.
“Saat ini, kami masih mengerjakan pembuatan Sistem Informasi Pemeriksaan Etika Penyelenggara (SIPEP – informasi sistem digital untuk etika penyelenggara pemilu) yang diharapkan dapat diselesaikan sesegera mungkin. Singkatnya, dukungan teknologi ini adalah sarana untuk mengurangi jarak dengan tujuan memberikan layanan premium kepada publik,” jelas Muhammad.
Tak hanya itu, Muhammad menyebut DKPP telah mengidentifikasi setidaknya ada dua masalah yang menjadi tantangan pada 2019 yang notabene merupakan tahun politik di tanah air. Pertama adalah gelombang laporan yang diprediksi terjadi di seluruh daerah, dari Sabang hingga Merauke, setelah tahapan pemungutan suara pada Pemilu 2019 usai.
“Masalah kedua yang akan datang terkait dengan aspek yang telah disebutkan pada awal makalah ini, independensi DKPP. Karena sekretariat DKPP sekarang bergeser dari semula melekat ke Bawaslu menjadi ke Kementerian Dalam Negeri, ada kekhawatiran yang muncul terkait intervensi potensial dari eksekutif. Namun, kami yakin dan percaya diri untuk menangani dua masalah ini,” pungkasnya.
Pembicara lain dalam diskusi ini antara lain Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dan pengamat pemilu yang juga Direktur Perludem, Titi Anggraini.
Acara ini dihadiri oleh duta besar (Dubes) sejumlah negara sahabat dan perwakilan parlemen negara sahabat, seperti Malaysia, Turki dan Pakistan. Selain itu, terdapat pula perwakilan dari organisasi parlemen internasional, yaitu Persatuan Parlemen Negara OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Organisasi Parlemen Global anti Korupsi (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) dan Westminster foundation for Democracy (WFD). [Wildan]