Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Ngetren Media (Ngobrol Etika penyelenggara Pemilu Dengan Media) pada Selasa (24/11/20). Sebagai informasi, sejak September hingga November 2020, DKPP telah melaksanakan Ngetren Media di 19 provinsi di Indonesia.
Untuk diketahui, Provinsi Papua Barat akan menggelar pilkada di sembilan kabupaten/kota pada 9 Desember mendatang. Dari sembilan daerah tersebut terdapat tiga kabupaten dengan calon tunggal, yakni Raja Ampat, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.
Fenomena tersebut menurut media yang hadir menarik, bahkan menjadi pertanyaan yang dominan pada sesi tanya jawab. Menjawab pertanyaan tersebut, Prof. Muhammad berpendapat bahwa kotak kosong adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang ‘agak’ progresif. Pandangan MK, tidak boleh menghalangi ‘right to be candidate’ disebabkan karena tidak ada calon lain.
“Calon tunggal ingin berkompetisi tapi tidak ada calon lawan akhirnya MK dalam pertimbangan putusannya menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghalangi hak orang untuk menjadi calon disebabkan karena tidak ada pesaingnya. Masa dia dikorbankan karena tidak ada pesaingnya?” kata Muhammad.
Sementara itu jurnalis Papua.com, Fenti menanyakan kasus perkara Kabupaten Sorong Selatan. Terkait pertanyaan ini Prof. Muhammad belum dapat menanggapi.
“Bagi hakim, ada kode etik di Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP tidak bisa mengomentari perkara yang masih ‘on proses’, Saya khawatir jika saya mengomentari dan belum diputus oleh pleno DKPP kemudian dikutip sebagai pendapat ketua DKPP. Kami punya kode etik untuk tidak mendiskusikan perkara yang masih berproses. Jadi saya mohon maaf sekali pertanyaan saudari,” jawabnya.
Menurut Prof. Muhammad pelajaran yang dapat diambil dari kotak kosong pilkada Kota Makassar adalah sudah ada skripsi, tesis, disertasi terkait kotak kosong tersebut. Bahkan ada ahli peneliti pemilu dari luar negeri yang datang ke KPU Kota Makassar untuk mempelajarinya.
Lanjut Prof. Muhammad,di Indonesia setidaknya ada empat modal untuk menjadi kepala daerah. Pertama popularitas. “Jika orang tersebut tidak pernah diketahui oleh orang ,jangan terlalu percaya diri, kecuali anda yakin anda popular, dikenal, bolehlah berkompetisi,” kata dia.
Kedua, elektabilitas. “Ajak lembaga-lembaga survei, konsultan riset, jajak pendapat. Ini adalah kerja metodologis, kerja akademisi. Apakah anda populer atau tidak harus diukur, harus dipastikan melalui survei elektabilitas. Bagaimana tingkat keterpilihan saudara,” lanjutnya.
Ketiga, ada orang-orang berintegritas yaitu orang-orang yang benar-benar terukur tidak pernah korupsi tidak pernah narkoba, misalnya.
Keempat, isi tas. “Maksud saya biaya politik, bukan politik uang. Biaya politik misalnya, anda mau menyampaikan visi, misi, program maka anda butuh didengarkan, butuh media, butuh forum pakai biaya,” katanya lagi.
Selain empat hal seperti yang telah diuraikan di atas, masih ada tiga hal lagi yaitu pertama, campur tangan atau ikhtiar. “Calon harus kerja keras tunjukkan kepada masyarakat, apa yang bisa anda lakukan. Selain itu hati-hati kalau kampanye, biasanya lidah itu tidak bertulang gampang diingkari,” tutur Muhammad.
Kedua, jabat tangan. Kandidat harus mempunyai jaringan. Media termasuk jaringan yang dilirik saat ini. Prof. Muhammad kemudian memberi contoh Presiden Amerika, Barack Obama yang bisa menjabat sebagai presiden dua periode. Setelah diteliti ternyata Obama didukung oleh tim media (jurnalis) yang kuat. Pemberitaan di media positif dan citranya terus meningkat. Sebaliknya, jita tim media tidak bersinergi makan dapat saja terjadi berita yang cenderung kepada ‘pembunuhan karakter’. Dan, ketiga adalah garis tangan. Tuhan telah menggariskan bagaimana jalan hidup kita dan mau jadi apa kita.
Bertindak selaku narasumber, Prof. Muhammad, Ketua DKPP, Dr. Gustiana A. Kambo, akademisi Universitas Hasanuddin, Napolion Fakdawer, TPD Unsur Masyarakat Provinsi Papua Barat, dan Key Tokan A.Asis, Ketua DKP PWI Papua Barat / Kepala Biro LKBN Antara Prov. Papua Barat. Peserta kegiatan ini adalah media di Kota Manokwari baik cetak maupun elektronik. Kegiatan dipandu oleh Diah Widyawati. [Humas DKPP]