Jayapura, DKPP – Pemilihan umum
adalah buah dari proses demokrasi. Demokrasi yang diawali dari pemilu, harus
menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Dan pemilu yang berintegritas,
diawali dari Penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Hal ini disampaikan oleh
Anggota DKPP, Prof.
Muhammad saat menjadi narasumber seminar dengan tema, “Pemilu Berintegritras
Bagi Milenialâ€, Sabtu 20/10/18.
Prof Muhammad menjelaskan setidaknya
ada lima syarat yang harus dipenuhi sehingga sebuah pemilu dapat dikatakan
sebagai pemilu demokratis, yakni adanya regulasi yang jelas dan tegas, peserta
pemilu yang taat aturan, ‎pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi
netral dan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.
“Indonesia memiliki sejarah
kepemiluan dan kepartaian yang sangat panjang, pergantian tata kelola pemilu
secara prosedural adalah upaya untuk menciptakan tata kelola pemilu yang
berkualitas dan berintegritas. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk
menyuarakan aspirasi sehingga tercipta pemilu yang demokratis. Karena sejatinya
pemerintahan yang baik kedaulatan berada ditangan rakyatâ€, kata Muhammad.
Lebih lanjut Muhammad menjelaskan
bahwa pada tahun 2019 akan digelar pesta demokrasi di Indonesia yakni pemilihan
presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif secara serentak.
Lembaga-lembaga seperti Bawaslu dan KPU menjadi alat negara untuk menyelenggarakan
pemilu. Oleh karena itu netralitas kelembagaan pemilu sangat dibutuhkan untuk
mengawal pemilu sehingga tidak terjadi praktek black campaign dan menjunjung
tinggi etika pemilu.
“Selain Bawaslu dan KPU, Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) hadir untuk menegakkan dan menjaga
kemandirian, intergritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. DKPP RI khusus
dibentuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran
pemilu yang dilakukan anggota Bawaslu dan KPU beserta jajarannyaâ€, jelasnya
lagi.
Menurut Ketua Bawaslu periode
2012-2017 ini, tidak dapat dipungkiri tingkat bahwa partisipasi pemilu
masyarakat di Indonesia masih terbilang minim. Rendahnya pemahaman intensif melakukan
pendidikan politik dan sosialisasi politik bagi masyarakat, khusunya kepada pemilih
pemula (kaum milenial). Populasi pemilih milenial di tahun 2019 diprediksi akan
meningkat.
“Generasi milenial diharapkan berpartisipasi
aktif dan memiliki kontribusi positif untuk kemajuan bangsa. Pilihan politik di
kotak suara menentukan nasib bangsa lima tahun kedepanâ€, tutupnya.
Seminar ini digelar di Aula Universitas Sains Teknologi
Jayapura. Hadir dalam seminar Ketua Kaprodi Hubungan Internasional, Yakob Tasik.
Seminar dibuka oleh Peliman Ndibau, Dekan Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial
Politik. Pemateri lain dalam seminar adalah Metusalak Infandi, Ketua Bawaslu
Provinsi Papua. Bertindak selaku moderator P.R.T . Paramma. Hadir sebagai
peserta seluruh Mahasiswa dan Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas
Teknologi Jayapura. [Sumber:Dina Penulis:Dio]