Jakarta, DKPP – Pemilu 2014 telah melahirkan DPR dan pemerintahan yang baru. Akan tetapi
masih menyisakan masalah. Dua koalisi dalam Pemilu 2014, yakni Koalisi Merah
Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), terus berseteru.
Yang terakhir adalah ketika pembentukan
alat kelengkapan dewan. Kelompok KIH yang tidak mendapatkan jatah pimpinan pun
membentuk DPR tandingan. Kondisi ini menjadi perhatian Ketua DKPP Jimly
Asshiddiqie.
“DKPP ini sebenarnya kan urusannya etika
dan integritas penyelenggara Pemilu. Tapi melihat hasil Pemilu sekarang, ini
juga menjadi tanggung jawab,†ujar Jimly saat mengadakan diskusi dengan
wartawan di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (30/10).
Didampingi dua pakar hukum tata negara,
Refly Harun dan Said Salahudin, Jimly menyayangkan konflik yang terjadi antara
KMP dan KIH, khususnya yang terjadi di legislatif. Hal ini, kata dia, tidak
sejalan dengan upaya dialog yang telah dilakukan para elite, yakni dialog
Preseiden Jokowi dengan pimpinan DPR/MPR.
“Upaya elite seharusnya ditindaklanjuti
dengan dialog di lapis kedua. Kalau pengelompokan struktural dipelihara, ini
akan memberi dampak buruk bagi pendidikan masyarakat. Kita semua punya tanggung
jawab moral utk mendorong itu,†tutur guru besar Hukum Tata Negara Universitas
Indonesia. (as)