Bogor, DKPP
– Terkait estafet kepemimpinan DKPP RI, agar prestasi
dan kinerja yang telah ditorehkan DKPP tetap berkesinambungan. Sekretariat DKPP
menyusun program dan kegiatan secara efektif sesuai kebutuhan lembaga yang terus
berkembang. Untuk mendukung hal tersebut Biro Administrasi DKPP RI sebagai
Sekretariat DKPP RI menyelenggarakan kegiatan “Pembahasan Rencana Kerja DKPP RI
Tahun 2017â€. Tujuan digelarnya acara ini
adalah untuk evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Januari
– Juni 2017, untuk sinkronisasi pemahaman dan persepsi bersama serta menyusun
program prioritas DKPP RI Juli – Desember 2017.
Usai Sekjen menyampaikan sambutan, acara
dilanjutkan dengan sesi paparan oleh masing-masing kepala bagian di Biro DKPP.
Kemudian anggota DKPP memberikan tanggapan, masukan dan saran atas paparan yang
telah disampaikan. Anggota DKPP, Prof. Muhammad misalnya memberikan masukan
agar sekretariat DKPP melanjutkan program kerja yang baik dengan memaksimalkan anggaran
yang ada. Sekretariat DKPP juga diminta untuk menyusun matriks kegiatan yang
akan dilaksanakan dan idealnya para kepala bagian disupport oleh kasubbag dan
staf untuk membuat rencana kerja per bulan di mana pada tiap
minggu ke tiga, kabag melaporkan kepada pimpinan sehingga dapat menjadi satu sumber informasi yang terencana dan
terukur.
“Susun
matriks kegiatan, acara apa, di mana, output, outcome, siapa yang terlibat, termasuk
rencana anggaran dan potensi kendala. Jika
ada peluang inovasi silakan ambil, gagasan jangan hanya sekedar melepas
kewajiban tetapi harus inovatif. Pemimpin tidak sekadar melanjutkan tetapi mengambil
inisiatif, gagasan atau ide bahkan bisa meningkatkan kinerja. Komisioner akan
supportâ€, kata Muhammad.
Prof.
Muhammad juga concern terkait
kehumasan dan update website DKPP. Selanjutnya Muhammad akan menyampaikan
catatan tertulis. “Suasana kebersamaan tetap dibangun, situasi yang cair,
koordinasi, silaturahmi jangan batasi dengan sekat-sekat jabatan, jangan
terlalu formal jika ada gagasan atau kritikâ€. pesan Guru Besar Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin Makassar ini. [Diah Widyawati_2]