Jakarta, DKPP- Anggota sekaligus Juru Bicara
DKPP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan kemungkinan akan adanya potensi
pelanggaran yang semakin canggih pada Pilkada serentak 2015. Hal tersebut Ia
sampaikan di ruang kerjanya, kantor DKPP siang tadi, Rabu (6/5).
“Asumsi
dasarnya, mereka para aktor atau peserta Pemilu kebanyakan ialah pemain lama,
Pilkada bukan hal yang baru bagi mereka, ini artinya terjadi pemahaman yang
lebih matang bagi mereka sehingga mereka tahu dimana titik-titik kelemahan
Penyelenggara Pemilu,†terang pria yang baru saja merilis buku “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu†itu.
Lebih
lanjut, Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro ini juga
mengungkapkan dengan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh aktor/
peserta Pemilu, para aktor tersebut tahu pada titik mana mereka harus “bermainâ€.
Apakah tetap menggunakan metode kuno yaitu dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih,
ataukah dengan metode baru, misalnya dengan cara potong kompas.
Adapun
simpul-simpul pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi pada Pilkada 2015 nanti,
pria yang kerap disapa NHS ini menerangkan secara garis besar kemungkinan tidak
terlalu berbeda dengan Pilkada- Pilkada sebelumnya (red : Juni 2005-2013).
Misalnya pada tahap Pendaftaran Bakal Calon (Balon), seringkali KPU dihadapkan
pada problem otoritas dan legalitas terkait dinamika internal partai politik
(kepengurusan ganda).
“Sepanjang
perkara Pilkada 2012-2013 yang pernah ditangani DKPP salah satu permasalahan
yang paling mengemuka adalah pencalonan, yang relevansinya pada keberpihakan,â€
jelasnya.
Sedangkan
pada simpul Pemungutan dan Penghitungan suara NHS menjelaskan dalam tahapan
tersebut potensi pelanggaran yang paling rawan ialah adanya manipulasi suara
yang juga merupakan balutan dari keberpihakan.
Menghadapi
ancaman pelanggaran tersebut, tentu DKPP telah menyiapkan berbagai threatment
untuk meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Pilkada
2015. Salah satunya melalui sosialisasi di beberapa titik.
“Selain
itu, DKPP juga melakukan pembinaan yang bersifat spesifik, kadang jajaran penyelenggara Pemilu ada yang konsul
ke DKPP, kami terima mereka,†tutup NHS.
(Susi Dian Rahayu)
Editor: Dio