Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Senin (15/4) melakukan pertemuan tatap muka dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertemuan yang digelar di ruang Rapim MPR Gedung Nusantara III Lantai 9 tersebut diawali pemaparan mengenai lembaga DKPP, latar belakang terbentuknya, tugas, pokok dan fungsi serta wewenangnya. sekaligus dengan perkenalan anggota DKPP.
Ketua MPR M. Taufiq Kiemas memimpin jalannya pertemuan tatap muka didampingi Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari dan Ahmad Farhan Hamid sedangkan dari DKPP yang hadir Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Saut H Sirait, dan Valina Singka Subekti.
Dalam paparannya Prof. Jimly menjelaskan bahwa DKPP hanya menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu dan jajarannya di seluruh Indonesia.
“MPR telah sukses dalam mensosialisasikan 4 Pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. MPR agar mengagendakan sosialisasi TAP MPR No VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa” ujar Prof. Jimly
“Sekiranya momentum ini dapat dijadikan tema kampanye kebangsaan, mengingat sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila perlu untuk mendorong, mempromosikan, dan mengedepankan etika terlebih mengenai etika politik khususnya etika penyelenggara Pemilu seperti yang kami tangani, mengingat DKPP sendiri merupakan lembaga yang menyoroti etika penyelenggara Pemilu “ tambahnya.
“Gagasan ini patut disambut dengan menggandeng lembaga yang bergerak di bidang etika, kemudian diskusi dengan beberapa kalangan”, kata Taufik Kiemas.
Pimpinan MPR menyambut baik usulan DKPP terkait sosialisasi mengenai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Gagasan ini patut disambut dengan menggandeng lembaga yang bergerak di bidang etika, kemudian diskusi dengan beberapa kalangan”, lanjut Farhan.
Sementara itu Wakil Ketua MPR, Hajriyanto menyatakan sosialisasi etika sangat penting dilakukan. “ Ini merupakan terobosan genius yang dilakukan oleh DKPP, terlebih mengenai pengadilan etika yang dilaksanakan terbuka” ujarnya. Bahkan menurut Ketua MPR RI Taufiq Kiemas pengadilan etika ini sangat menarik dan belum pernah terpikir sebelumnya. [SD]