Jakarta, DKPP – Dalam rangka menyusun Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2019 dan sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban kepada publik, DKPP mengadakan Forum Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Penyusunan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019 di Hotel Morrissey, Jakarta, Selasa-Kamis (3-5/12/2019). Salah satu tujuan FGD ini adalah untuk sinkronisasi dan finalisasi terhadap semua masukan terkait kinerja DKPP.
Hadir Ketua, Dr. Harjono dan Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, dan Dr. Ida Budhiati. Bertindak selaku moderator FGD, Dr. Aries Munandar, Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Kerjasama DKPP. FGD diawali dengan arahan pimpinan DKPP.
Pengarahan pertama disampaikan oleh Prof. Muhammad yang memberikan penghargaannya atas ikhtiar semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja disela-sela menjalankan tupoksi dan mengawal putusan. “Drafer dan TA mengawal putusan yang jumlahnya tidak sedikit. Pekerjaan ini berat dalam hal fisik dan pikiran, mereka juga masih harus melakukan analisa,” kata Muhammad.
“Bagaimana DKPP berkontribusi menjadi pilar yang mengawal intergritas demokrasi dan memastikan harkat dan martabat pemilu di Indonesia”, lanjutnya.
Kedua, Prof. Muhammad menitipkan 2 (dua) hal yakni terkait validitas data dan narasi yang mudah dipahami publik untuk menunjukkan kinerja lembaga. “Bina terus kolaborasi dan sinergi antar bagian ”, ujarnya. “Pastikan tidak ada kesalahan data, karena data adalah kekuatan kita”, tambahnya.
Pengarahan kedua disampaikan oleh Dr. Alfitra Salamm. Senada dengan pengarahan sebelumnya, Alfitra pun mengapresiasi FGD ini. Dia mempertanyakan apa yang membedakan struktur laporan kinerja DKPP tahun 2019 dengan laporan kinerja tahun-tahun sebelumnya, terkait sekretariat DKPP di bawah Kemendagri. “Buku lakin terlalu tebal, tolong pertimbangkan untuk membuat pernyataan akhir tahun lembaga terhadap Pemilu serentak 2019 dan bagaimana menghadapi Pilkada 2020”, kata Alfitra.
Alfitra minta ada yang ditonjolkan misalnya terkait data pemberhentian dan rehabilitasi, apakah pemilu menjadi semakin baik. “Harus ada ada geregetnya”, tegas dia.
Data kuantitatif yang dinarasikan dalam bentuk kategorisasi adalah salah satu hal yang disampaikan oleh Dr. Ida Budhiati dalam pengarahan ketiga. Dalam hal pengelolaan data Ida mengusulkan untuk meninjau ulang Sistem Informasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (SIPEPP), bagaimana membangun design informasi yang diharapkan dapat meringankan.
“Berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, saat kompilasi data selalu ditemukan data yang tidak sinkron. Bagaimana membangun sistem informasi yang memudahkan kita mengompilasi data di akhir tahun dan juga tampilan data yang update sesuai ritme kerja DKPP dalam menerima laporan, persidangan, pitusan, dan lain-lain”, kata Ida.
Menurut Ida, laporan kinerja sangat ditunggu oleh publik terkait bagaimana pandangan DKPP terhadap Pemilu 2019. Kemudian apa yang dipotret DKPP terkait aspek electoral, aspek electoral justice yang berkelindan dengan problem etika penyelenggara pemilu, hukum, proses, keadilan yang berujung pada persoalan etika.
“Meski belum sempurna DKPP punya elemen evaluasi berupa pertanyaan, tolong ini jadi materi juga di buku lakin ini”, tutup Ida.
Anggota DKPP lain, Prof. Teguh Prasetyo pada arahan keempat lebih banyak memberikan masukan terkait sistematika penulisan buku lakin.
“Concern yang sangat penting adalah penanganan kode etik, yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana penanganan perkara, jenis putusan perkara. Pada bab tiga validitas sangat penting. Cermati data dan sinkronisasi. Karena ini disajikan ke publik maka cover harus menarik”, tegas Prof. Teguh.
Ketua DKPP, Dr. Harjono menjadi pengarah terakhir. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Sekretariat DKPP adalah sebuah pembuktian, struktur baru sudah punya ide kerja yang sangat bagus. Ketua DKPP memberikan apresiasi atas hal ini.
“Laporan kinerja adalah melaporkan hal-hal yang sudah lalu, tetapi alangkah baiknya kita bisa memberi makna tidak sekadar angka statistik”, ujarnya
Harjono minta untuk memanfaatkan angka-angka statistik. Gambaran statistik itu adalah berprestasi. “Gambar, statistik harus eye cathing”, pintanya.
Pembaca data menurut Harjono bukan orang free value tapi sudah ada paradigma yang melatarbelakanginya. Banyaknya aduan yang masuk bisa dibaca berdasar paradigma yang berbeda. Paradigma pertama diartikan bahwa dengan banyaknya pelanggaran maka pemilu tidak kredibel. Sebaliknya paradigm lain menilai bahwa banyaknya aduan yang masuk adalah manifestasi dari tingginya kesadaran publik.
“Tafsir-tafsir statistik bisa diterima positif karena itu cerminan dari prestasi. Kita harus cerdas mencari perspektif ”, kata Harjono. Ketua DKPP juga menekankan pentignya forecast bagaimana dengan masa depan dan berpandangan bahwa kesadaran terhadap pemilu yang jurdil semakin meningkat.
FGD kemudian dilanjutkan dengan pemaparan outline masing-masing bab. Hadir dalam FGD, Tenaga Ahli, Tim Asistensi, Struktural dan staf di lingkungan Sekretariat DKPP. [Humas DKPP]