Bogor, DKPP – Untuk membahas aduan-aduan yang masuk, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 14-16/3 menyelenggarakan acara “Gelar Perkara/Pembahasan Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. “Gelar perkara ini diselenggarakan untuk menjamin tugas-tugas DKPP dilakukan secara efektif, profesional sesuai peraturan perundang-undangan”, papar Nur Hidayat Sardini. Lebih lanjut mantan Ketua Bawaslu periode 2008-2011 ini menjelaskan tujuan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu (11/3) melakukan pertemuan tatap muka dengan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD RI). Pertemuan yang digelar di Ruang Delegasi Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR/DPD RI tersebut diawali pemaparan mengenai lembaga DKPP, latar belakang terbentuknya, tugas, pokok dan fungsi serta wewenangnya, sekaligus dengan perkenalan anggota DKPP. Ketua DPD Ketua.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan dua anggota KPU Maluku Tenggara (Malteng). Mereka adalah Joseph Renyaan, Maryam Renhoran, dan Sebastianus Masreng selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan tadi sore (03/10) pukul 15.00 di Ruang Sidang
*** Sembilan Direhabilitasi Jakarta, DKPP – Sebanyak enam komisionioner KPU di Provinsi Maluku mendapatkan sanksi berupa peringatan. Mereka adalah Jhoni Rahmat, dan Ikbal Lotty selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu, Sunadi Buamona, Joni Pora, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula. “Para Teradu terbukti melakukan
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (3/10) mengabulkan sebagian dalil pengaduan yang diajukan oleh Ketua Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Surya Paloh. Dengan putusan itu, DKPP tetap merehabilitasi nama baik sebelas Teradu. “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian sepanjang menyangkut hak Pengadu atas nama Imran Haking. Menolak pengaduan Pengadu sepanjang menyangkut dugaan
Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (3/10) memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada salah satu Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, atas nama Nur Ahmad sebagai Teradu II. Sedangkan Teradu I dan III, yakni Ketua Panwaslu Pangkep Ibrahim dan Anggota Muhammad Basir dijatuhi sanksi peringatan
*** Dua Anggota Direhabilitasi dan Diperingatkan Keras Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Luwu H Andi Padellang. Selain itu juga memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Ashar Sabry, dan Muh. Ridwan Salam. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan tadi sore (03/10) pukul
Ralat Ketua KPU Luwu Diberhentikan Tetap *** Dua Anggota Direhabilitasi dan Diperingatkan Keras Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Luwu H Andi Padellang. Selain itu juga memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Sadakatti Andi Arsyad, dan Muh. Ridwan Salam, bukan Muh. Ashar Sabry sebagaimana dalam rilis
DKPP, Jakarta – Hari ini (03/09) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar tiga sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Lokasinya, di dua tempat yang berbeda. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No.14, pukul 10.00 sidang dengan Teradu ketua dan anggota Panwaslu Kota Samarinda, Asmadi Asnan dan Norman. Selaku majelis, Nur Hidayat Sardini, Valina
Rakor Penyusunan Modul Bimtek DKPP, Bogor- Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu di daerah, DKPP perlu melakukan BimbinganTeknik (Bimtek) dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Agar lebih efektif dant epatsasaran, DKPP menyusun materi dan tata Bimtek yang disatukan dalam satu modul.