Malang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyatakan bahwa memang institusinya memiliki kewenangan besar dalam hal penyelenggaraan Pemilu. Karena kewenangannya itu, DKPP memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Sampai dengan 6 September 2013, DKPP sudah memberhentikan tetap 93 orang, pemberhentian sementara 8 orang, peringatan tertulis sebanyak 82 orang,
Jakarta, DKPP– Sidang perdana perkara Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pada Jumat (13/9) dengan agenda penyampaian pengaduan oleh Pengadu dan jawaban oleh Teradu. Ketua Majelis Sidang DKPP Saut Hamonangan Sirait didampingi Anggota Ida Budhiati. Pengadu perkara ini Luhut Matondang dan Maradu Gading Lingga, yang dikuasakan kepada Ilham Prasetya Gultom dkk. Luhut dan Maradu adalah bakal pasangan
Jakarta, DKPP– Sidang kedua perkara Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), pada Jumat (13/9) terpaksa tidak berlanjut. Pasalnya, semua Teradu dari Komisioner KPU Talaud, yaitu Ketua Melky Buatasik serta Anggota TH Pinilas, Mexny Tamaroba, dan Magdalena Anaada tidak hadir. “Teradu Anggota KPU Talaud lewat SMS memberitahukan bahwa tidak bisa hadir karena materi pengaduan dibawa oleh
Jakarta, DKPP– Hari ini, Jumat (13/9), Prof. Dr. Anna Erliyana resmi dilantik sebagai PAW (Penggati antar waktu) Anggota DKPP. Sebelumnya, tepat 1 Juli 2013 lalu, salah satu Anggota DKPP Prof Abdul Bari Azed resmi mengundurkan diri, dan pada 31 Agustus lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Prof. Dr. Anna Erliyana sebagai penggantinya. Pelantikan digelar di
*** Sisi Lain di Persidangan Malang, DKPP – Ada aneka kejadian dalam persidangan di DKPP. Dari yang lucu sampai mengharukan. Seperti disampaikan anggota Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP saat menjadi narasumber dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan The Asia Foundation dan Badan konsultasi dan Bantuan
Malang, DKPP – Persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik kepada Teradu maupun Pengadu untuk meyakinkan majelis. Demikian disampaikan anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan The Asia Foundation dan Badan konsultasi dan Bantuan
Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Provinsi Maluku Utara dengan agenda pemerikasaan Saksi dan Bukti pada Rabu (11/9) digelar lewat video conference (vidcon). Ada dua tempat, yakni di ruang vidcon Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informatika (Daskrimti) Kejaksaan Agung, Jakarta dan ruang vidcon di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, di Ternate. Majelis Sidang dengan Ketua Saut Hamonangan
Jakarta, DKPP– Sidang kelima perkara Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (12/9) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli. Pengadu menghadirkan dua Ahli dan tiga Saksi. Salah satu Ahli yang dihadirkan adalah politisi senior Partai Golkar Mahadi Sinambela. Ketua Majelis Sidang adalah Saut Hamonangan Sirait didampingi Valina Singka Subekti. Pengadu dalam perkara ini Ramdlon Naning
Jakarta, DKPP– Sidang keempat atas perkara dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan dua anggota KPU Kab Maluku Tenggara digelar hari ini, Kamis (12/9). Sidang ini digelar melalui video conference di Mabes Polri Jakarta dan Mapolda Maluku ini beragendakan mendengarkan keterangan dari pihak Terkait. Namun, pada sidang kali ini pihak Terkait yang merupakan dua
Malang, DKPP – Pakar hukum tata negara Prof Dr Abdul Mukthie Fadjar memberikan pujian bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi idola baru dalam sistem peradilan kita. Peradilan etika lebih jauh lebih efektif dibanding dengan sistem peradilan hukum. Demikian disampaikan dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan