DKPP Tolak 22 Perkara

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sebanyak 22 pengaduan dari 40 pengaduan dinyatakan dismiss (ditolak). Keputusan tersebut hasil gelar perkara Tim Verifikator DKPP di ruang rapat Kantor DKPP, Jalan MH.  Thamrin, tadi sore. Tim Verifikator juga memutuskan, sebanyak 8 pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan satu perkara dijawab dengan surat biasa. Ada

DKPP Bakal Sidang 5 Perkara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan akan menyidangkan lima aduan dari 40 jumlah pengaduan yang diterima DKPP. Keputusan tersebut hasil Tim Verifikator gelar perkara di ruang rapat DKPP, Jalan Thamrin No. 14 Jakarta, Jumat (14/06). Keempat aduan itu, pertama, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan anggota KPU Kabupaten Murung Raya Kalimantan

Saut H Sirait: Koordinasi!

JAKARTA , DKPP – Ketua majelis sidang Saut H Sirait meminta kepada Teradu, Panwaslu Kabupaten Lembata, agar berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat.  "Sekarang ini sudah canggih. Permasalahan ini bisa selesai dengan koordinasi. Koordinasi bisa lewat facebook, twitter atau pun imel mengenai permasalahan ini," jelas dia. Pernyataan tersebut terkait permasalahan dualisme kepengurusan di DPC

Gubernur Jawa Timur Silaturahmi ke DKPP

Jakarta, DKPP – Gubernur Jawa Timur H Soekarwo silaturahmi ke Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tadi siang sekitar pukul 14.00. Memakai baju batik bermotif perpaduan warna biru, hitam dan coklat serta celana panjang berwarna gelap ia diterima langsung oleh Jimly di ruang kerjanya.   “Wah ada orang besar nih. Dari partai

Sekarang Sidang Kedua Bali Digelar

Jakarta, DKPP – Pukul 16.30, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Bali. Bertempat di ruang sidang DKPP Jalan Thamrin, no 14 lantai 5 agenda persidangan adalah pemeriksaan bukti dan saksi yang diajukan baik oleh pihak Pengadu maupun Teradu. Sebagai Teradu 1  ketua dan anggota KPU Kabupaten Badung, Teradu 

Sidang Kode Etik Pilgub Maluku Gelar Bukti dan Saksi

Jakarta, DKPP- Sidang aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku memasuki babak kedua. Sidang yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di ruang sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (13/6) dengan agenda Pemeriksaan Bukti dan Saksi yang Diajukan. Majelis Sidang diketuai oleh Nur Hidayat Sardini didampingi Anggota Majelis Saut H

Sekjen PDIP Izin

Jakarta, DKPP –  Sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo tidak melanjutkan proses persidangan kedua. Ia izin karena akan mengikuti tahlilan atas wafatnya Alm. Taufiq Kiemas, ketua MPR RI yang juga suami dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. "Mohon izin Yang Mulia, Pak Cahyo Kumolo izin karena beliau akan menghadiri acara Tahlilan usai magrib," ujar salah seorang

Sidang Ke-2, Teradu 24 Anggota KPU se-Bali

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis 13/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Prov Bali serta Ketua dan anggota Kab Badung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan. Sidang digelar pukul 16.30 di ruang sidang DKPP Lantai 5  di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang

KPU Prov Bali: Tidak Ada Anggaran

*** Terkait Rekapitulasi di Kantor Bupati JAKARTA, DKPP – Anggota KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati  menjelaskan bahwa rekapitulasi suara di kantor Bupati karena keterbatasan anggaran. Pihaknya tidak memiliki kantor KPU. Ada pun kantor KPU sekarang, kondisinya sangat memprihatinkan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kedua KPU Provinsi Bali.  Sebagai Teradu 1,  ketua dan anggota

Pawaslu Provinsi Bali : Saya Iri dengan DKPP

JAKARTA, DKPP – Ketua Panwaslu Provinsi Bali Drs I Made Wena MSi mengaku iri dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Padahal, Panwaslu Bali dengan DKPP, lebih dulu Panwaslu Provinsi Bali  terbentuk. "Kami iri karena masalah ini kami jadi duduk di sini. Padahal sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dulu di Panwaslu," ujar dia. Ketua Panwaslu Provinsi Bali I