*** Mudah Dibicarakan, Tapi Sulit DIpraktikan Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kehadiran DKPP guna menjaga kehormatan Pemilu, termasuk mengikis perbuatan yang tidak terhormat. ”Yang mengganggu kehormatan, kita bisa sisihkan, bisa dikoreksi, bisa ditegur yang sifatnya mendidik. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Bukan untuk memecat-mecat,” jelas dia
Jakarta, DKPP – Puluhan anak yatim dari yayasan Al-Furqon menghadiri hari jadi ke-1 DKPP yang diselenggarakan di Lapangan Parkir Bawaslu Jalan MH Thamrin No 14, Kamis (27/6). “Alhamdulillah, kami sangat senang bisa diundang oleh DKPP untuk memperingati ulang tahun DKPP yang ke-1,” ungkap H. Amir Hasan Ketua yayasan Al-Furqon. “Ini adalah salah satu bentuk kepedulian
Jakarta, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan bahwa banyaknya penyelenggara Pemilu yang dipecat itu bukan menandakan prestasi, melainkan sebagai otokritik kepada penyelenggara Pemilu. “Suatu ketika saya dan teman saya sedang berada di lobi. Teman saya menepuk pundak saya. Dia bilang, Ada mobil RFS, mobil pencabut nyawa lewat,” ujar Muhammad saat memberikan sambutan
Jakarta, DKPP- Pengamat politik sekaligus Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi berpendapat bahwa kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi bagian penting di republik ini. Pasalnya, proses demokrasi di negara ini mekanismenya melalui Pemilu. “Kita semua tahu, hampir semua penyelenggara Pemilu (KPU) di negeri ini tidak benar. Dan selama ini belum
Jakarta, DKPP- Gagasan Pengadilan Etik yang diperkenalkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mendapat berbagai tanggapan dari para pemerhati politik. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menilai gagasan Prof Jimly tersebut adalah wacana yang menarik dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan perbaikan moralitas di Indonesia. “Problem
Jakarta,DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah berusia satu tahun pada 12 Juni 2013 lalu, namun perayaannya diselenggarakan pada Kamis (27/6) tepat pada satu tahun pertama kalinya DKPP menggelar sidang. Refly Harun salah seorang tamu undangan, mengungkapkan seharusnya DKPP tidak diperlukan apabila penyelenggara Pemilu di Indonesia telah bekerja secara profesional. “DKPP tidak perlu ada
Jakarta, DKPP – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sapto Amal Damandari terkagum dengan kinerja DKPP. Dalam satu tahun, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 217 aduan dan memberhentikan 70 anggota penyelenggara Pemilu. Dengan begitu, keberadaan DKPP memang perlu. Namun ia berharap semoga tidak ada lagi lembaga baru di atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Sudah banyak lembaga-lembaga
JAKARTA, DKPP – Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, ulang tahun yang pertama itu kalau seorang anak baru bisa berjalan. “Tapi untuk DKPP, ulang tahun pertama sudah siap berlari,” ujarnya saat memberikan pesan dan kesan di ulang tahun pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Meski sederhana, ulang tahun DKPP cukup meriah. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah tamu
Jakarta, DKPP – Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MM Billah mudah-mudahan DKPP untuk tahun-tahun yang akan datang bisa memuhi harapan-harapan masyarakat, khususnya untuk membenahi perpolitikan yang berkaitan dengan Pemilu. Menurut data yang ada di KPK, ranah korupsi ada pada bidang politik. Khususnya berkaitan dengan power. “Persis dengan yang diramalkan oleh Lord Acton bahwa power tends
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis 27/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kota Bima, NTB. Sidang digelar pukul 15.00 di ruang sidang DKPP Lantai 5 di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang ini merupakan sidang perdana dengan agenda mendengarkan pokok aduan